BORNEONEWS, Jakarta – Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menilai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya diprioritaskan di wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi.
Menurutnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan sebagian besar dapur MBG justru dibangun di daerah dengan tingkat ketidakcukupan pangan di bawah 15 persen.
“Ini artinya belum sesuai dengan tujuan awal MBG. Data pemerintah seharusnya menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas implementasi program, apalagi di tengah keterbatasan fiskal,” ujar Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Selasa, 19 Mei 2026.
Dalam SMBC Indonesia Economic Forum 2026, ia memaparkan hasil riset Harvard yang membandingkan data prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan jumlah SPPG di 485 kabupaten dan kota.
Hasil riset menunjukkan sejumlah daerah dengan tingkat kerawanan pangan rendah seperti Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang justru memiliki proporsi dapur MBG yang tinggi.
Sebaliknya, daerah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi seperti Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai memiliki jumlah SPPG yang sangat minim.
Burhanuddin menilai kondisi tersebut memicu kecemburuan sosial, terutama di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang merasa lebih berhak menerima manfaat program MBG.
“Orang miskin merasa merekalah yang paling berhak mendapatkan MBG, kenapa yang mampu juga menerima,” katanya.
Ia menyebut tingkat persetujuan masyarakat terhadap program MBG memang masih di atas 50 persen, namun tingkat kepuasan mulai menurun, terutama di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan usia yang lebih tua.
Selain itu, sebagian masyarakat juga menilai anggaran program MBG terlalu besar dan berpotensi membebani fiskal negara.
Senada dengan itu, ekonom senior Raden Pardede menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran MBG.
Menurutnya, program MBG sebenarnya memiliki dampak ekonomi yang besar karena mampu mendorong sektor pertanian, peternakan, makanan dan minuman, hingga logistik.
“Tentu harapan kita program MBG dijalankan secara efisien dan efektif tanpa pemborosan,” ujar Raden Pardede.
ANTARA
