BORNEONEWS, Palembang – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Obligasi Daerah segera disahkan guna memperkuat kemandirian pembiayaan pembangunan di daerah.
Menurut Mekeng, keberadaan Undang-Undang Obligasi Daerah akan memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat.
“Kalau kita berharap, mungkin akhir tahun ini atau awal tahun depan obligasi daerah ini sudah selesai,” ujar Melchias Markus Mekeng usai Sarasehan Kebangsaan MPR RI di Palembang, Selasa, 19 Mei 2026.
Ia mengatakan pembahasan mengenai obligasi daerah sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2000. Namun saat ini dianggap menjadi momentum yang tepat karena pemerintah tengah mendorong penguatan otonomi daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah harus mulai membangun daerahnya melalui inisiatif sendiri dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Mekeng menjelaskan pemerintah daerah yang ingin menerbitkan obligasi wajib memiliki proposal proyek yang jelas dan spesifik, seperti pembangunan pelabuhan, rumah sakit, pengelolaan air, maupun pengelolaan sampah.
Selain itu, proyek tersebut juga harus dilengkapi studi kelayakan atau feasibility study agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Nanti akan ada prospektus yang menjelaskan bahwa dana obligasi daerah digunakan untuk proyek-proyek tertentu,” katanya.
Ia menambahkan, proyek yang dibiayai melalui obligasi daerah sebaiknya merupakan proyek produktif yang mampu menghasilkan pendapatan, seperti rumah sakit, jalan tol, pelabuhan, dan kawasan wisata.
Skema tersebut dinilai dapat membantu pengembalian obligasi sekaligus meningkatkan PAD daerah.
Mekeng menilai Sumatera Selatan memiliki potensi besar dalam penerapan obligasi daerah karena memiliki sumber daya melimpah dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang tinggi.
Salah satu proyek yang dinilai potensial didukung melalui obligasi daerah yakni pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat untuk mendukung arus logistik dan pertumbuhan ekonomi daerah.
ANTARA
