BORNEONEWS, Pontianak – Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, bergerak cepat menangani krisis solar bersubsidi yang berdampak pada lumpuhnya aktivitas transportasi air di Kecamatan Rasau Jaya.
Bupati Kubu Raya Sujiwo mengatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan dispensasi atau surat rekomendasi pembelian BBM solar subsidi bagi sejumlah sektor strategis masyarakat.
“Kalau tidak segera saya ambil langkah konkret sebagai kepala daerah, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor,” kata Sujiwo usai memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan solar di Kantor Bupati Kubu Raya, Selasa, 19 Mei 2026.
Dispensasi tersebut rencananya diberikan kepada pelaku usaha mikro, sektor pertanian, hingga kapal perikanan di bawah tujuh Gross Ton (GT). Kebijakan itu disiapkan sebagai solusi sementara sambil menunggu keputusan resmi dari BPH Migas.
Langkah cepat diambil setelah pemerintah daerah menerima laporan berhentinya operasional angkutan air akibat sulit memperoleh solar subsidi dan mahalnya harga BBM non-subsidi.
Menurut Sujiwo, transportasi sungai masih menjadi jalur utama mobilitas masyarakat di wilayah Rasau Jaya menuju sejumlah daerah seperti Kabupaten Kayong Utara, Ketapang, hingga konektivitas antardesa dan antarkecamatan.
“Mogoknya pengusaha transportasi air ini sangat fatal karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu kami langsung mengumpulkan semua pihak untuk mencari solusi,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri unsur pemerintah daerah, DPRD, PT Pertamina Patra Niaga, serta asosiasi jasa transportasi air.
Dari hasil pembahasan, pemerintah daerah memutuskan menerbitkan dispensasi pembelian solar subsidi guna menjaga keberlangsungan layanan transportasi masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir maupun perairan.
“Bismillah, demi kepentingan masyarakat dan pelayanan publik, surat dispensasi itu akan saya tanda tangani. Namun sebelumnya tetap dikaji oleh Sekda, Asisten, dan Bagian Hukum,” jelasnya.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek agar distribusi barang, mobilitas warga, dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada jalur sungai tetap berjalan normal di tengah keterbatasan pasokan BBM subsidi.
ANTARA
