BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti bangunan diatas drainase yang menyebabkan banjir di kawasan perkotaan seringkali lambat surut.
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan pemerintah daerah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penanganan, mulai dari pembersihan drainase hingga normalisasi saluran air. Namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.
"Yang pasti perlu sinergi antara pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat. Karena ketika pemerintah melakukan pembersihan drainase, ada juga masyarakat yang keberatan," kata Rimbun, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia mengungkapkan, banyak bangunan seperti warung dan toko berdiri tepat di atas saluran drainase sehingga menghambat proses normalisasi dan aliran air.
"Ada warung-warung atau bangunan yang berdiri di atas drainase. Ketika ingin dibuka untuk normalisasi, ada yang menolak bahkan meminta ganti rugi kalau bangunannya rusak," ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan aliran air tidak berjalan optimal dan akhirnya memicu genangan di jalan maupun kawasan permukiman warga.
"Kalau saluran air tertutup dan tidak bisa dibersihkan, otomatis air tidak mengalir dengan baik dan akhirnya meluap ke jalan maupun permukiman," katanya.
Rimbun menegaskan penanganan banjir tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah daerah tanpa adanya dukungan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar.
"Pemerintah pasti akan memaksimalkan pelayanan, tetapi masyarakat juga harus ikut menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan pemerintah," tegasnya.
Ia mengajak masyarakat mulai rutin melakukan kerja bakti membersihkan saluran air di sekitar rumah agar drainase tidak dipenuhi sampah yang dapat menyumbat aliran air.
"Jangan sampai drainase penuh sampah lalu pemerintah yang terus disalahkan. Kita semua punya tanggung jawab menjaga lingkungan," tambahnya.
Menurutnya, beberapa titik banjir terparah di wilayah perkotaan berada di kawasan Baamang dan sekitar Jalan Tjilik Riwut yang banyak terdapat bangunan berdiri di atas drainase.
"Terutama di kawasan Tjilik Riwut dan beberapa titik lainnya yang drainasenya tertutup bangunan," katanya.
Selain banjir di kawasan kota, DPRD juga menyoroti banjir di wilayah hulu Kotim yang dipicu meningkatnya debit air dari dua aliran sungai sekaligus.
"Kalau di daerah hulu itu air naik sampai 50 sampai 70 sentimeter karena ada pertemuan debit dua sungai," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
