PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat, Yudhi Hudaya, menyoroti tantangan serius yang dihadapi daerah, dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) menghadapi persaingan global.

Dalam sebuah tulisan opini pribadinya berjudul “Daerah, SDM, dan Masa Depan: Bonus Demografi, atau Beban Demografi?”, ia mengingatkan bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi beban apabila tidak diiringi kesiapan kompetensi tenaga kerja.

Menurut Yudhi, tantangan terbesar daerah saat ini bukan hanya soal kemiskinan dan pengangguran, melainkan ketidaksiapan menghadapi perubahan dunia kerja yang bergerak jauh lebih cepat, dibanding respons kebijakan kita.

Ia menggambarkan adanya paradoks yang setiap hari ia saksikan di lingkungan kerja dinas ketenagakerjaan. Di satu sisi, banyak anak muda daerah memiliki semangat dan keinginan kuat untuk maju. Namun di sisi lain, dunia kerja yang mereka hadapi telah berubah drastis dan menuntut kemampuan yang berbeda dengan bekal yang dimiliki saat ini.

“Ada sebuah paradoks yang saya saksikan setiap hari di kantor dinas ini. Di satu sisi, daerah kami memiliki anak-anak muda yang bersemangat, penuh energi, dan ingin maju. Di sisi lain, dunia kerja yang mereka tuju telah bergerak ke arah yang sama sekali berbeda dari bekal yang mereka bawa,” tulis Yudhi.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata karena generasi muda tidak mau berusaha, melainkan karena sistem pendidikan dan pelatihan di sekitar mereka belum benar-benar menyiapkan mereka, untuk kompetisi global yang sesungguhnya sedang berlangsung.

Dalam pandangannya, ekonomi global saat ini tidak lagi hanya menghargai kehadiran fisik atau ijazah formal. Dunia kerja kini lebih menuntut keterampilan yang terukur, kemampuan komunikasi lintas budaya, disiplin kerja, hingga literasi digital yang memadai.

Perusahaan multinasional, industri kreatif digital, hingga pasar kerja luar negeri kini bergerak menuju standar kompetensi yang sama, yakni kemampuan nyata yang bisa dibuktikan. Namun sayangnya, banyak pelatihan vokasi di daerah, masih menggunakan pola lama yang belum menyesuaikan kebutuhan industri modern.

“Pelatihan menjahit, salon, bengkel kendaraan, dan tata boga memiliki nilai. Tetapi jika tidak dipadukan dengan literasi digital, kemampuan bahasa asing fungsional, dan pemahaman tentang pasar kerja global, maka pelatihan itu hanya mempersiapkan seseorang untuk bersaing di pasar lokal yang kapasitasnya terbatas,” ujarnya.

Yudhi kemudian memetakan tiga kesenjangan utama yang menurutnya menjadi faktor penentu, apakah anak muda daerah mampu bersaing atau justru tertinggal.

Kesenjangan pertama adalah akses informasi. Ia menilai banyak anak muda di daerah belum mengetahui peluang kerja maupun pelatihan yang tersedia, termasuk bagaimana cara mengaksesnya.

Kedua adalah persoalan keterampilan atau skill. Menurutnya, kemampuan teknis memang mulai tersedia, tetapi aspek soft skill seperti komunikasi, kemampuan bahasa asing, hingga adaptabilitas masih menjadi kelemahan yang konsisten ditemukan di lapangan.

Sedangkan kesenjangan ketiga adalah lemahnya ekosistem pendukung. Banyak daerah belum memiliki rantai pendukung yang kuat seperti mentor, jaringan alumni, lembaga sertifikasi, hingga kemitraan industri yang benar-benar terkoneksi dengan kebutuhan pasar kerja nyata.

Dalam tulisannya, Yudhi juga mengingatkan bahwa bonus demografi bukan jaminan otomatis menuju kemakmuran. Ia menyebut bonus demografi hanyalah “jendela peluang” yang memiliki batas waktu.

Indonesia diperkirakan menikmati puncak bonus demografi hingga awal 2030-an. Setelah itu, proporsi usia produktif akan menurun dan biaya sosial untuk menopang populasi usia lanjut akan semakin besar.

“Pertanyaannya bukan apakah kita punya cukup anak muda kita punya. Pertanyaannya adalah: apakah anak muda itu akan menjadi tenaga kerja produktif yang berkontribusi, atau angkatan kerja yang menganggur dan tergantung?” tulisnya.

Yudhi juga membagikan gambaran nyata yang ia temui dalam program penempatan tenaga kerja luar negeri, termasuk peluang kerja ke Jepang yang saat ini tengah dikembangkan pemerintah daerah.

Menurutnya, antusiasme pendaftar sebenarnya cukup tinggi. Namun banyak peserta gagal lolos pada tahap awal seleksi, bukan karena faktor fisik, melainkan karena keterbatasan bahasa, kedisiplinan administratif, dan kurangnya pemahaman terhadap standar kerja internasional.

“Ini bukan kegagalan individu, ini kegagalan ekosistem,” tegasnya.

Sebagai solusi, Yudhi mendorong beberapa langkah strategis yang menurutnya harus segera dimulai. Pertama adalah reformasi kurikulum pelatihan vokasi, agar benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini dan lima tahun mendatang.

Ia menilai langkah tersebut memerlukan kemitraan yang jujur antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan agar program yang dijalankan tidak sekadar formalitas.

Kedua, ia menekankan pentingnya investasi serius dalam kemampuan bahasa asing fungsional. Bukan sekadar pelatihan formal yang berakhir dengan sertifikat, melainkan kemampuan komunikasi yang benar-benar dapat digunakan di lingkungan kerja internasional.

Menurutnya, peluang kerja di Jepang, Korea, Jerman, dan negara lain sebenarnya sangat terbuka bagi tenaga kerja Indonesia, termasuk dari daerah. Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila SDM memiliki kemampuan dasar yang sesuai standar global.

Selain itu, ia juga mendorong pembangunan sistem informasi pasar kerja yang mudah diakses masyarakat. Sebab menurutnya, banyak peluang kerja yang tidak terisi bukan karena tidak ada pencari kerja, tetapi karena minimnya informasi yang sampai kepada masyarakat.

“Jika daerah tidak mulai membangun SDM yang kompetitif hari ini, bonus demografi akan menjadi beban demografi, bukan ancaman masa depan, tetapi kenyataan yang sedang kita persiapkan tanpa sadar,” tulis Yudhi.

Di akhir tulisannya, Yudhi menegaskan bahwa pandangannya tersebut bukanlah bentuk keluhan, melainkan seruan bersama agar seluruh pihak lebih serius mempersiapkan generasi muda daerah.

Ia menilai tanggung jawab membangun SDM tidak hanya berada di pundak pemerintah, tetapi juga sekolah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dunia usaha, hingga seluruh pemangku kebijakan yang menentukan arah pembangunan dan anggaran.

“Yang dibutuhkan bukan lebih banyak program yang terlihat bagus di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk berinvestasi pada hal-hal yang hasilnya baru terlihat sekian tahun kemudian,” pungkasnya. (DANANG/R)