BORNEONEWS, Nanga Bulik — Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan perlunya penguatan kerja lintas sektor dalam upaya mempertahankan capaian penurunan angka kemiskinan sekaligus mempercepat penanganan stunting di daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2026 yang dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau, Joni Elen, di Aula Bapperida, Rabu, 20 Mei 2026
Dalam arahannya, pemerintah daerah menilai bahwa stunting masih menjadi persoalan serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
“Stunting atau gagal tumbuh masih menjadi persoalan serius sekaligus ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa, termasuk di Kabupaten Lamandau. Karena itu, penurunan stunting menjadi program prioritas daerah,” ujarnya.
Sementara itu, secara tidak langsung pemerintah juga menyoroti bahwa penanganan kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan dasar dan pengurangan ketimpangan sosial di masyarakat.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian pembangunan daerah, di mana angka kemiskinan Kabupaten Lamandau tercatat sebesar 3,33 persen atau terendah di Kalimantan Tengah, sementara kemiskinan ekstrem berada pada angka 0,03 persen berdasarkan data tahun 2025.
Meski demikian, Plh Sekda menekankan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah.
“Capaian ini harus menjadi motivasi untuk terus bekerja lebih baik, bukan untuk berpuas diri,” tegasnya.
Melalui rakor ini, pemerintah berharap seluruh perangkat daerah dapat memperkuat integrasi program agar penanganan stunting dan kemiskinan di Kabupaten Lamandau berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.(NATALIA KRISTIN/y)
