BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Akhyannor meminta pihak SPBU memberikan kemudahan bagi petani untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi menggunakan jeriken guna mendukung aktivitas pertanian di daerah tersebut.
Menurutnya, hal itu penting karena alat berat maupun mesin pertanian milik petani tidak memungkinkan dibawa langsung ke SPBU dan justru berpotensi merusak jalan.
"Saya meminta pihak SPBU memberikan kelonggaran kepada petani agar bisa membeli BBM menggunakan jeriken karena kalau alat berat dibawa ke sini tentu akan merusak jalan," kata Akhyannor, Jumat, 22 Mei 2026.
Ia mengapresiasi adanya skema khusus penyaluran BBM subsidi bagi petani yang sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak Pertamina.
Dalam pertemuan tersebut, data petani disebut telah diserahkan kepada pihak SPBU agar distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar dimanfaatkan sektor pertanian.
"Waktu RDP dengan Pertamina beberapa waktu lalu, data petani itu sudah diberikan pihak Pertamina kepada SPBU," ujarnya.
Meski demikian, Akhyannor mengaku masih menerima laporan adanya dugaan praktik pelangsiran BBM subsidi yang berdampak terhadap tingginya harga biosolar di tingkat petani.
Ia menyebut, biosolar yang dibeli pelangsir dengan harga sekitar Rp300 ribu per jeriken diduga dijual kembali kepada petani hingga mencapai Rp800 ribu bahkan lebih dari Rp1 juta.
"Kami harap ke depan jangan main-main lagi, kasihan masyarakat, kasihan pemilik SPBU juga," tegasnya.
Selain persoalan pelangsiran, Akhyannor juga meminta pihak SPBU memprioritaskan pelayanan pengisian BBM untuk kendaraan yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, kendaraan seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pegawai, pelajar, hingga TNI dan Polri perlu mendapatkan prioritas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Dirinya turut menyoroti adanya dugaan penyalahgunaan barcode subsidi oleh oknum tertentu. Modus yang dilaporkan, kata dia, dilakukan dengan menggunakan beberapa barcode berbeda pada kendaraan yang sama serta mengganti pelat nomor kendaraan.
"Saya minta pihak pengawas memperhatikan mobil dan pengendaranya. Walaupun menggunakan barcode berbeda, kalau sudah mengisi sebelumnya tetap harus ditolak," tandasnya.
Sementara itu, Manajer SPBU Samuda, Adi, mengatakan pihaknya mendukung penyaluran BBM subsidi bagi petani. Namun, keterbatasan kuota harian menjadi salah satu kendala di lapangan.
"Kuota solar kami per hari hanya 8 kiloliter, tidak termasuk hari Minggu. Total per bulan sekitar 200 kiloliter," jelasnya.
Adi mengungkapkan, kebutuhan BBM untuk sektor pertanian sebelumnya dapat mencapai 300 hingga 500 liter per hari sehingga kuota yang tersedia harus dibagi untuk seluruh konsumen pengguna biosolar subsidi.
Ia menambahkan, pihak SPBU juga terus mengingatkan operator agar lebih waspada terhadap dugaan penggunaan barcode ganda maupun pergantian pelat kendaraan oleh oknum tertentu.
"Kalau berulang barcode atau pelat diganti memang agak sulit dideteksi, apalagi kendaraan banyak yang modelnya sama," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
