BORNEONEWS, Sampit – Wakil Bupati (Wabup) Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memberi perhatian serius terhadap anjloknya harga kelapa sawit yang saat ini dikeluhkan para petani.
"Memang beberapa hari ini terjadi penurunan harga sawit yang berdampak langsung pada petani. Apalagi banyak petani masyarakat kecil, kami berharap ini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi," kata Irawati usai memimpin upacara peringatan HUT ke-69 Kalimantan Tengah di Halaman Kantor Bupati Kotim, Sabtu, 23 Mei 2026.
Menurutnya, penguatan ekonomi daerah harus menjadi prioritas, termasuk menjaga stabilitas harga komoditas sawit yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Kotim.
Ia berharap Gubernur Kalimantan Tengah dapat menyuarakan kondisi tersebut ke pemerintah pusat. Terutama terkait kebijakan tata kelola sawit melalui sistem satu pintu melalui BUMN Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang disebut-sebut berdampak terhadap penurunan harga di tingkat petani.
"Bagaimana Provinsi Kalimantan Tengah bisa dikatakan sejahtera kalau petaninya tidak sejahtera. Karena itu kami berharap gubernur bisa memperhatikan kondisi ini," ujarnya.
Irawati mengaku banyak menerima laporan dari masyarakat terkait anjloknya harga sawit di tingkat pengepul sejak pidato Presiden RI pada 20 Mei 2026 terkait kebijakan baru ekspor sawit.
Ia menyebut, di sejumlah wilayah seperti Pulau Hanaut, harga sawit di tingkat pengepul bahkan turun drastis menjadi sekitar Rp1.000 sampai Rp1.700 per kilogram. Padahal sebelumnya harga sawit masih berada di kisaran Rp2.800 hingga Rp3.000 per kilogram.
"Kasihan petani, sementara harga pupuk sekarang semakin mahal. Bahkan ada pengepul yang membeli hanya sekitar Rp1.000 per kilogram," imbuhnya.
Dirinya mengungkapkan kekhawatiran jika kondisi ini tidak segera diatasi, kejayaan sawit akan berakhir seperti sarang burung walet dan rotan.
"Jangan sampai terulang lagi seperti sebelumnya misalnya walet juga melalui satu pintu dan akhirnya harganya sampai saat ini itu tidak ada kenaikan. Sama juga seperti karet maupun rotan. Jadi tolong diperhatikan para petani-petani yang seperti itu," ungkapnya.
Selain itu, ia menyoroti adanya persyaratan tambahan dari sejumlah perusahaan yang meminta kejelasan asal-usul buah sawit sebelum membeli hasil panen masyarakat. Perusahaan meminta keterangan resmi terkait asal kebun maupun legalitas hasil panen guna memastikan buah yang dibeli bukan berasal dari praktik pencurian atau kebun ilegal.
"Sekarang penjual harus benar-benar menjelaskan buah itu berasal dari kebun siapa dan dibeli di mana," ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab penurunan harga sawit tersebut. Namun, ia berharap kondisi tersebut segera mendapat perhatian agar tidak berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat, khususnya di Kotim yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sawit terbesar di Kalimantan Tengah.
"Kalau harga sawit terus turun, tentu berdampak pada perekonomian masyarakat. Petani kesulitan membeli pupuk dan daya beli masyarakat juga ikut menurun," katanya.
Ia menambahkan, meski pemerintah provinsi telah mengeluarkan acuan harga sawit, kondisi di lapangan masih jauh berbeda karena harga di tingkat pengepul terus merosot.
"Yang kasihan itu petani di lapangan, terutama di Pulau Hanaut karena biaya operasional dan angkut mereka cukup tinggi," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
