BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam transformasi digital saat ini bukan lagi pembangunan jaringan internet atau infrastruktur teknologi, melainkan kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkannya secara aman, cerdas, dan produktif.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotim, Cok Orda Putra Legawa, menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah mengubah cara kerja di berbagai sektor, mulai pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, hingga komunikasi sehari-hari. Di sisi lain, perkembangan ini juga membawa risiko baru seperti penyebaran hoaks, penipuan daring, kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, hingga ujaran kebencian.
“Tantangan utama bukan lagi sekadar membangun infrastruktur, melainkan membangun kapasitas masyarakat untuk menggunakan infrastruktur tersebut secara cerdas, aman dan produktif,” ujarnya, Senin, 25 Mei 2026.
Pernyataan itu disampaikan dalam Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Literasi Digital dan Keamanan Informasi yang digelar di Media Center Diskominfo Kotim.
Karena kompleksitas tantangan itu, Pemkab Kotim resmi menggagas pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor Bidang Literasi Digital dan Keamanan Informasi. Forum ini menjadi wadah kolaborasi lintas unsur, agar penguatan literasi tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab satu instansi saja.
“Literasi digital tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi. Harus ada sinergi antara pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, komunitas dan masyarakat,” tegasnya.
Forum tersebut nantinya berfungsi menyelaraskan program, merumuskan kebijakan, serta memperkuat ekosistem digital daerah agar berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dalam paparannya, Cok Orda kembali menyoroti data Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Kotim tercatat memiliki nilai total 46,52, masuk kategori “cukup” dan menempati peringkat ke-7 dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Secara rinci, aspek infrastruktur dan ekosistem digital Kotim sudah cukup baik dengan nilai 55,49, bahkan lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi. Namun, aspek literasi digital dan pemberdayaan masyarakat masih rendah dan menjadi titik lemah utama.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur saja tidak cukup. Kita harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan dan kesadaran dalam memanfaatkan teknologi digital,” katanya menegaskan.
Sebagai langkah nyata, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk periode 2026–2027. Sasaran utamanya mencakup pendidikan digital di sekolah, penguatan desa digital, peningkatan keamanan informasi, pengembangan ekonomi digital bagi UMKM, hingga dukungan inovasi teknologi daerah.
Cok Orda berharap, kolaborasi melalui forum lintas sektor ini mampu menjawab kesenjangan tersebut. Tujuannya jelas, agar masyarakat Kotim tidak hanya terhubung secara jaringan, tetapi juga benar-benar cerdas, aman, dan memiliki daya saing tinggi di era digital.
“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan masyarakat yang cerdas digital, aman dan berdaya saing,” tandasnya. (DEVIANA/y)
