BORNEONEWS, Sampit – Guncangan ekonomi global dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kini mulai terasa dampaknya hingga ke lahan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah daerah menegaskan bahwa jaminan ketersediaan dan stabilitas subsidi BBM serta pupuk menjadi penentu utama agar para petani tetap mampu menjaga produktivitas sekaligus menahan lonjakan harga jual hasil panen di pasar.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim, Yephi Hartady Periyanto, mengungkapkan hal tersebut saat menanggapi keluhan yang mulai banyak disampaikan para petani.
“Kalau untuk BBM ini sendiri pasti berdampak ke semua hal. Bukan cuma harga pangan yang diterima masyarakat, tetapi juga produktivitas petani,” ujar Yephi menjelaskan keterkaitan erat antara harga energi dan ketahanan pangan dapane, Senin, 25 Mei 2026.
Menurutnya, kenaikan harga energi tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi menyentuh seluruh mata rantai produksi pertanian, mulai dari pengolahan tanah hingga pasca panen.
Ia memaparkan, sejumlah kelompok tani telah menyampaikan kekhawatiran besar terkait ketersediaan BBM bersubsidi maupun pupuk bersubsidi. Keluhan serupa juga disampaikan langsung oleh para petani saat digelar audiensi di wilayah Kecamatan Lempuyang. Para petani mengaku sangat bergantung pada subsidi tersebut agar biaya produksi tetap terjangkau. Jika subsidi tidak tepat sasaran atau terganggu pasokannya, maka biaya produksi akan melonjak tajam dan membebani petani.
Salah satu indikator yang menjadi patokan penting adalah harga pembelian gabah. Saat ini, harga acuan yang diharapkan petani berada di angka Rp6.500 per kilogram. Namun, tanpa adanya dukungan subsidi, harga tersebut dikhawatirkan tidak lagi menutupi biaya yang telah dikeluarkan.
“Kalau mereka tidak dapat subsidi, mereka sulit memenuhi harga gabah Rp6.500 per kilogram. Kalau harus pakai BBM dengan harga sekarang, petani bisa rugi,” tegas Yephi.
Tidak hanya BBM, lonjakan harga juga terjadi pada pupuk non-subsidi. Kondisi ini dirasakan sangat berat bagi para petani yang tidak masuk dalam kategori penerima bantuan pemerintah. Karena mayoritas pelaku usaha pertanian di Kotim adalah skala usaha kecil dan mikro, maka daya tahan mereka terhadap gejolak harga bahan baku sangatlah terbatas.
Menyikapi hal itu, ia menegaskan bahwa keberadaan program subsidi dari pemerintah merupakan tameng paling efektif bagi para petani di tengah ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak fluktuasi nilai tukar dolar AS. Berbagai bentuk perlindungan telah diberikan, mulai dari subsidi pupuk, penyediaan benih unggul, hingga bantuan alat dan mesin pertanian.
“Pemerintah ini menutup dampak langsung kenaikan dolar melalui subsidi. Jadi masyarakat ekonomi menengah ke bawah relatif masih terlindungi,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu bidang yang sangat bergantung pada intervensi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, menjamin ketersediaan sarana produksi dengan harga terjangkau menjadi kunci strategis agar petani tetap mampu bertahan, berproduksi maksimal, dan menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat Kotim di tengah tekanan ekonomi yang ada. (DEVIANA/Y)
