BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto menegaskan hasil pertemuan bersama Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia atau APRI mendorong percepatan legalitas pertambangan rakyat di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Sigit, daerah-daerah yang memiliki aktivitas pertambangan rakyat perlu segera diproses untuk mendapatkan kepastian hukum agar masyarakat dapat bekerja secara aman dan legal.
“Hasil pertemuan agar daerah-daerah yang memiliki pertambangan rakyat segera diproses untuk mewujudkan kepastian hukum untuk rakyat yang memiliki pertambangan rakyat,” kata Sigit pada Senin, 25 Mei 2026.
Ia menilai selama ini penambang rakyat masih menghadapi berbagai kendala regulasi dan birokrasi yang rumit. Karena itu, DPR RI mendorong agar regulasi pertambangan rakyat dibuat terpisah dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, pelibatan pemerintah daerah penting agar proses pengurusan izin dan pengawasan dapat berjalan lebih cepat serta sesuai kondisi di masing-masing wilayah.
“Regulasinya jangan berbelit-belit. Harus ada kewenangan di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota supaya lebih mudah dan tepat sasaran,” ujarnya lagi.
Selain legalitas, Sigit juga menyoroti pentingnya edukasi kepada penambang rakyat terkait penggunaan bahan kimia dalam aktivitas pertambangan agar tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Ia menyebut APRI memiliki peran strategis untuk membantu pemerintah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik pertambangan rakyat yang lebih aman dan ramah lingkungan.
“APRI juga harus membantu edukasi dalam hal penggunaan bahan-bahan kimia agar memperhatikan lingkungan hidup,” tegasnya.
Sigit mengapresiasi dukungan APRI terhadap upaya tersebut. Menurut dia, keberadaan APRI yang sudah terbentuk di berbagai daerah menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan kepentingan penambang rakyat sekaligus membangun tata kelola pertambangan yang lebih baik.
“APRI sangat setuju karena sudah terbentuk di seluruh daerah, sehingga support saling mengisi untuk memperjuangkan pertambangan rakyat,” tuturnya. (TESTI PRISCILLA/H)
