BORNEONEWS, Sampit - Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong penerapan skema khusus penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi petani guna mendukung kebutuhan operasional sektor pertanian sekaligus memastikan distribusi lebih tepat sasaran.
Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor mengatakan, usulan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pertamina beberapa waktu lalu.
“Data petani sudah diberikan pihak Pertamina kepada SPBU dan nantinya menjadi acuan dalam skema distribusi BBM subsidi untuk petani,” kata Akhyannoor di Sampit, Selasa, 26 Mei 2026.
Menurut dia, pendataan dilakukan agar petani yang benar-benar membutuhkan biosolar subsidi dapat memperoleh pelayanan lebih mudah dan terhindar dari penyalahgunaan distribusi.
Ia menilai kebutuhan BBM di sektor pertanian cukup tinggi, terutama untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian di lapangan.
Karena itu, pengawasan distribusi biosolar subsidi dinilai penting agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak yang tidak berhak.
Selain itu, Akhyannoor meminta pengelola SPBU memberikan kebijakan khusus bagi petani untuk membeli BBM menggunakan jerigen.
Menurutnya, alat berat pertanian tidak memungkinkan dibawa langsung ke SPBU karena berpotensi merusak jalan.
“Kami berharap ada kelonggaran bagi petani membeli BBM menggunakan jerigen karena alat pertanian berat tentu sulit dibawa ke lokasi pengisian,” ujarnya.
Sementara itu, Manajer SPBU Samuda, Adi menyampaikan pihaknya mendukung kebijakan prioritas penyaluran BBM subsidi bagi petani.
Namun demikian, keterbatasan kuota solar subsidi yang diterima SPBU masih menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kuota solar per hari hanya sekitar 8 kiloliter, tidak termasuk hari Minggu. Kalau dihitung per bulan sekitar 200 kiloliter,” katanya.
Adi menjelaskan, kebutuhan biosolar untuk sektor pertanian sebelumnya bisa mencapai 300 hingga 500 liter per hari.
Karena itu, kuota yang tersedia harus dibagi secara merata kepada seluruh pengguna yang berhak menerima BBM subsidi.
Ia juga mengatakan pihak SPBU terus meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi.
Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi dugaan penyalahgunaan seperti penggunaan barcode ganda maupun pergantian pelat kendaraan.
“Kalau penggunaan barcode berulang atau pelat kendaraan diganti memang cukup sulit dideteksi karena banyak kendaraan memiliki model yang sama,” ujarnya.
