BORNEONEWS, Jakarta - PT Pertamina EP menggandeng pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung ketahanan pangan masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Peningkatan Produksi dan Lifting Migas Kementerian ESDM, Nanang Abdul Manaf mengatakan upaya mewujudkan swasembada energi membutuhkan kerja sama seluruh pemangku kepentingan.
“Untuk mewujudkan swasembada energi diperlukan upaya yang terintegrasi, terkoordinasi, dan sistematis serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” kata Nanang dalam keterangan di Jakarta, Selasa, 26 Mei 2026.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan bertajuk Harmonisasi Tata Ruang dalam Rangka Mendukung Astacita Ketahanan Energi dan Ketahanan Pangan yang digelar di Surabaya, Jawa Timur, pada 18-19 Mei 2026.
Kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah, termasuk Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Anggono Mahendrawan, Direktur Utama Pertamina EP, Rachmat Hidajat, serta Corporate Secretary PT Pertamina Hulu Energi, Hermansyah Y. Nasroen.
Selain itu, sejumlah kepala daerah dan organisasi perangkat daerah dari wilayah Jawa bagian barat dan timur turut mengikuti kegiatan tersebut.
Direktur Utama Pertamina EP, Rachmat Hidajat mengapresiasi dukungan para pemangku kepentingan dalam memperkuat sinergi sektor energi dan pertanian.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu menghasilkan kesamaan persepsi dalam mendukung kegiatan hulu migas sekaligus memperkuat ketahanan energi dan pangan nasional.
Sementara itu, Hermansyah Y. Nasroen menilai harmonisasi tata ruang menjadi langkah penting agar pembangunan sektor energi tetap berjalan seimbang dengan kepentingan pertanian, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Semoga kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor pertanian, dan industri energi,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, peserta juga membahas kebijakan pengendalian dan penertiban tanah serta tata ruang yang berkaitan dengan kegiatan operasional hulu migas.
Pemerintah pusat maupun daerah menyatakan komitmennya mendukung aktivitas Pertamina, termasuk membantu penyelesaian berbagai persoalan operasional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
ANTARA
