BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah Nurcahyo Jungkung Madyo secara resmi membuka kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbang) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
Acara strategis ini digelar di Aula Kejaksaan Tinggi Kalteng dan dihadiri langsung oleh seluruh Pejabat Utama, Kepala Seksi, Jaksa Fungsional, serta staf lingkup Kejati Kalteng.
Sementara itu, jajaran pimpinan dan pegawai Kejaksaan Negeri serta Cabang Kejaksaan Negeri se-Kalimantan Tengah turut berpartisipasi secara daring (virtual) untuk menyatukan pandangan dalam perencanaan program kerja ke depan.
Dalam sambutannya, Nurcahyo Jungkung Madyo menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyukseskan pelaksanaan Pra Musrenbang Tahun 2026 ini.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan wadah penting dan strategis yang menjadi jembatan komunikasi antarinstansi di lingkungan kejaksaan, guna memastikan setiap rencana pembangunan dan pengembangan institusi dapat berjalan seiring dan sejalan dari tingkat pusat hingga ke daerah.
Ia menjelaskan bahwa tujuan utama dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyelaraskan manajemen perencanaan di seluruh jajaran kejaksaan. Melalui forum ini, dilakukan pendalaman dan analisis mendalam mengenai kebutuhan nyata yang ada di masing-masing wilayah kerja.
Seluruh masukan, data, dan aspirasi yang terhimpun nantinya akan diolah dan dijadikan bahan pertimbangan utama yang sangat berharga dalam penyusunan program, kegiatan, dan anggaran di tingkat pusat.
“Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan manajemen perencanaan dari pusat hingga daerah melalui analisis kebutuhan masing-masing wilayah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program di tingkat pusat,” tegas Nurcahyo, Selasa, 26 Mei 2026.
Lebih jauh, Kajati Kalteng berharap agar melalui pelaksanaan Pra Musrenbang Tahun 2026 ini dapat dihasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas. Perencanaan tersebut diharapkan tepat sasaran, efektif, efisien, dan selaras sepenuhnya dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain itu, perencanaan ini juga harus mampu menjawab kebutuhan penguatan kinerja dan pengembangan institusi Kejaksaan di daerah agar semakin profesional dan berintegritas.
Dari acara itu disepakati bahwa seluruh usulan dan hasil pembahasan dari forum ini akan segera dirangkum dan disampaikan ke jenjang yang lebih tinggi.
"Hal ini dilakukan agar kebutuhan dan aspirasi Kejaksaan di wilayah Kalimantan Tengah dapat terakomodasi dengan baik, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa sesuai amanah undang-undang," pungkasnya. (PATHUR/j)
