BORNEONEWS, Sampit - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penyaluran dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi bagi kebutuhan pertanian di wilayah tersebut.
"Kita punya lumbung padi di wilayah selatan dan dapil V pun juga ada persawahan. Melalui RDP ini kitaberharap bisa menemukan solusi yang terbaik bagi petani kita dan masyarakat secara keseluruhan," kata Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannor, Selasa, 26 Mei 2026.
RDP tersebut dihadiri perwakilan dari Polres Kotim, Kodim, kejari, Asisten II Kotim, BUMD Habaring Hurung, DKUPP, DPKP, Camat MHS, Camat Teluk Sampit, Pertamina Patra Niaga Sampit, kelompok tani, seluruh manajer SPBU di Kotim dan pihak terkait lainnya.
Akhyannor menegaskan, BBM sangat dibutuhkan petani dalam mengolah lahan. Apalagi ketahanan pangan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itu pihaknya berupaya mengurai persoalan petani agar mudah mendapatkan BBM Subsidi.
"Karena masyarakat kita memerlukan BBM. Saran dan masukan sangat kita butuhkan agar nawacita Presiden berjalan lebih baik ke depannya," tandasnya.
Sementara itu, Asisten II Setda Kotim yang diwakili Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim Kaspulzen Heriyanto mengatakan, pemerintah daerah siap mengawal dan mendukung terkait penyaluran BBM.
"Kami dari pemda siap mengawal dan mendukung terkait penyaluran BBM ini yang mungkin terjadi beberapa kendala. Kita dengarkan aspirasi masyarakat, khususnya petani. Kemudian mencari solusi dan pengawasan terkait penyaluran BBM subsidi," ujar Kaspulzen.
Sementara itu perwakilan kelompok tani di Kecamatan Teluk Sampit Muhammad Rifai mengaku, beberapa tahun terakhir petani di wilayah tersebut tidak menghiraukan BBM subsidi. Karena dulu BBM non-subsidi masih mampu dijangkau sebelum ada kenaikan harga.
"Setelah kenaikan harga, mau tidak mau kami harus beralih ke BBM subsidi. Karena dengan kenaikan BBM itu saja juga merembet semuanya serba naik. Tetapi harga gabah malah turun dibawah Rp6.000," kata Rifai.
Lanjutnya, terkait masalah BBM subsidi tersebut bukan pertama kali namun persoalan yang terus berulang. Pihaknya sangat kesulitan mendapatkan BBM subsidi karena beberapa hal, pertama kuota sedikit dan mendapatkan sulit.
"Kedua sistem penyaluran, kami harus berdesakan dan kadang disisihkan. Tidak jarang pulang dengan tangan kosong, padahal jarak dari Lampunyang ke Samuda (SPBU terdekat) jauh," bebernya.
Terlalu banyak administrasi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan BBM Subsidi. Padahal rata-rata dengan SDM petani tidak mampu harus mengurus administrasi yang panjang.
"Karena itu kami kelompok tani di Teluk Sampit meminta dan memohon penambahan kuota subsidi, perbaikan sistem penyaluran, penyederhanaan administrasi," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
