BORNEONEWS, Sampit – Kelompok tani di Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluhkan rumitnya proses administrasi untuk memperoleh bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi yang digunakan menunjang aktivitas pertanian.
"Setelah kenaikan harga, mau tidak mau kami harus beralih ke BBM subsidi. Karena dengan kenaikan BBM itu saja juga merembet semuanya serba naik. Tetapi harga gabah malah turun di bawah Rp6.000," kata Perwakilan kelompok tani Teluk Sampit Muhammad Rifai, Selasa, 26 Mei 2026.
Hal tersebut ia sampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kotim terkait penyaluran dan ketersediaan BBM subsidi untuk pertanian.
Ia menjelaskan, pada beberapa tahun sebelumnya para petani masih menggunakan BBM non-subsidi karena harganya dinilai masih terjangkau. Namun kondisi berubah setelah harga BBM meningkat tajam dan diikuti kenaikan berbagai kebutuhan produksi pertanian lainnya.
Menurut Rifai, persoalan distribusi solar subsidi bukan masalah baru karena sudah berulang kali dikeluhkan petani di wilayah tersebut. Selain kuota yang terbatas, proses mendapatkan BBM subsidi juga dinilai sulit.
"Kedua sistem penyaluran, kami harus berdesakan dan kadang disisihkan. Tidak jarang pulang dengan tangan kosong, padahal jarak dari Lampuyang ke Samuda (SPBU terdekat) jauh," ujarnya.
Selain kendala distribusi, para petani juga mengeluhkan panjangnya persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk memperoleh solar subsidi. Kondisi itu dinilai memberatkan karena sebagian besar petani memiliki keterbatasan dalam pengurusan administrasi.
Rifai berharap pemerintah dapat memberikan solusi agar petani lebih mudah mendapatkan BBM subsidi untuk mendukung sektor pertanian di Kecamatan Teluk Sampit.
"Karena itu kami kelompok tani di Teluk Sampit meminta dan memohon penambahan kuota subsidi, perbaikan sistem penyaluran, penyederhanaan administrasi," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/j)
