BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan 11 desa sebagai Desa Percontohan Antikorupsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono mengatakan desa percontohan antikorupsi menjadi langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan desa.
“Desa merupakan pemerintahan paling mendasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Harapannya, tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik dan jauh dari praktik kecurangan maupun korupsi,” kata Eko.
Program Desa Antikorupsi merupakan inisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun tata kelola pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Menurut dia, keberadaan Desa Antikorupsi tidak hanya menjadi simbol komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.
Eko mengatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat apabila pemerintah desa bekerja secara jujur, terbuka, dan mengutamakan kepentingan warga.
“Kalau kepercayaan masyarakat terhadap cara kerja pemerintah desa baik, maka itu menjadi langkah awal membangun kepercayaan yang lebih luas kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap semangat penerapan Desa Antikorupsi dapat berkembang menjadi budaya kerja di seluruh tingkatan pemerintahan, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.
Dengan demikian, lanjut dia, aparatur pemerintah dapat semakin dipercaya masyarakat karena mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional serta berintegritas.
“Harapannya seluruh aparatur pemerintahan dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjaga integritas dalam pelayanan kepada masyarakat,” kata Eko.
Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyerahkan piagam penetapan Desa Percontohan Antikorupsi kepada 11 desa yang mewakili sejumlah kabupaten di wilayah tersebut.
“Sebelas desa ini diharapkan menjadi proyek percontohan bagi desa-desa lain di kabupaten masing-masing,” ujarnya.
ANTARA
