BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah (Kadisdik Kalteng), Muhammad Reza Prabowo, bergerak cepat menindaklanjuti video viral seorang anak di Kabupaten Kapuas yang dikabarkan terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat kondisi sederhana tempat tinggal anak tersebut di Jalan Kapuas Seberang, Kelurahan Sei Pasah, Kecamatan Kapuas Hilir. Dalam narasi yang menyertai video, disebutkan bahwa anak itu memiliki nilai kelulusan SMP sebesar 80,5, namun harus bekerja serabutan untuk membantu ekonomi keluarga sekaligus menabung biaya sekolah.
Menanggapi hal tersebut, Reza langsung memberikan respons cepat melalui kolom komentar pada akun pengunggah video. Ia meminta agar pihak terkait membagikan nomor kontak yang dapat dihubungi agar Dinas Pendidikan Kalteng dapat segera melakukan penanganan.
“Siap monitor Bang. Izin SPMB kita mulai 22 Juni 2026, mohon berkenan share nomor kontak yang bisa kami hubungi agar kami bisa akses adik yang bersangkutan,” tulis Reza, Jumat, 29 Mei 2026.
Tak berselang lama, tim Dinas Pendidikan Kalteng langsung turun ke lokasi untuk menemui anak tersebut dan keluarganya di Kabupaten Kapuas. Langkah ini dilakukan guna memastikan kondisi sekaligus mencari solusi terbaik agar anak tersebut tetap dapat melanjutkan pendidikan.
Sebagai tindak lanjut, Disdik Kalteng kemudian memfasilitasi pendaftaran anak tersebut ke SMK Negeri 3 Kuala Kapuas yang memiliki fasilitas asrama. Sekolah tersebut menawarkan jurusan Pertanian dan Perkebunan yang dinilai sesuai serta dapat membantu peserta didik dari sisi tempat tinggal maupun kebutuhan dasar pendidikan.
“Tim kami sudah turun hari ini dan telah mendaftarkan yang bersangkutan ke SMK 3 Kuala Kapuas yang memiliki fasilitas asrama dengan jurusan Pertanian dan Perkebunan. Semoga adik tersebut dapat terus bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya dengan baik,” lanjutnya.
Aksi cepat ini mendapat apresiasi dari masyarakat dan dinilai sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam akses pendidikan, khususnya di wilayah dengan keterbatasan ekonomi dan geografis. (MARINI/j)
