BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, Pemkab Barito Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Capaian tersebut menjadi semakin istimewa karena merupakan opini WTP ke-10 yang berhasil diraih secara berturut-turut oleh Barito Timur. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat, 29 Mei 2026.
Dalam agenda tersebut hadir Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Nursulistio, Sekretaris Daerah Misnohartaku Inspektur Josmar L Banjar Nahor, serta tim penyusun laporan keuangan daerah yang selama ini berperan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.
Misnohartaku menyampaikan, keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga satu dekade berturut-turut merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras seluruh perangkat daerah, khususnya para pengelola keuangan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Prestasi ini adalah buah dari kerja keras bersama seluruh pengelola keuangan di OPD yang terus berkomitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Menurut Misnohartaku, capaian tersebut menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan keuangan di lingkungan Pemkab Barito Timur terus berjalan sesuai prinsip-prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Meski kembali memperoleh opini tertinggi dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, Misnohartaku mengingatkan seluruh jajaran perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Ia menegaskan pentingnya menjaga konsistensi serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan agar semakin efektif dan profesional.
“Prestasi ini harus menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kinerja. Seluruh perangkat daerah perlu meningkatkan disiplin, integritas, dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat mendukung pembangunan serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” tegasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO/j)
