BORNEONEWS, Palangka Raya - Pengembangan industri kelapa sawit yang inklusif dan berkelanjutan membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah, pelaku industri, sektor keuangan, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat daya saing sawit sekaligus meningkatkan dampak ekonomi bagi daerah.
Hal itu disampaikan Sekretaris Eksekutif GAPKI Cabang Kalimantan Tengah, Dr Ir Rawing Rambang MP saat memaparkan materi “Penguatan Industri Kelapa Sawit dan Hilirisasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembiayaan Berkelanjutan” dalam kegiatan PINSI (Percepatan Intermediasi Indonesia) di Kantor Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah.
Menurut Rawing, pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat melalui penguatan regulasi dan tata kelola sektor sawit. Langkah yang perlu dilakukan antara lain memastikan kebijakan sawit berkelanjutan berjalan konsisten, memperjelas legalitas lahan dan tata ruang, memperkuat pengawasan lingkungan, serta mendorong penerapan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) bagi perusahaan maupun petani.
Selain itu, pemerintah juga perlu mempercepat program peremajaan sawit rakyat melalui dukungan pendanaan replanting, penyediaan bibit unggul, serta pelatihan teknologi budidaya. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan energi di kawasan sentra sawit juga menjadi faktor penting untuk menekan biaya logistik dan menarik investasi industri hilir.
Di sisi industri, Rawing menekankan pentingnya penerapan praktik usaha berkelanjutan. Perusahaan sawit diharapkan mampu mengurangi deforestasi, mengelola limbah secara ramah lingkungan, menghemat penggunaan air dan energi, serta menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
“Industri juga perlu memperkuat kemitraan dengan petani plasma maupun swadaya melalui pendampingan teknologi, akses pembinaan, dan jaminan pembelian hasil panen. Dengan begitu, manfaat ekonomi sektor sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” kata Rawing pada Sabtu, 30 Mei 2026.
Rawing menambahkan penguatan hilirisasi dan inovasi menjadi kunci peningkatan nilai tambah sawit nasional. Industri didorong untuk mengembangkan produk turunan bernilai tinggi, memperkuat riset biodiesel, oleokimia, dan bioplastik, serta meningkatkan daya saing produk sawit Indonesia di pasar global.
Sementara itu, sektor keuangan memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan atau green financing. Perbankan dan lembaga keuangan dapat memberikan kredit berbunga rendah bagi usaha sawit berkelanjutan, mendukung proyek energi terbarukan berbasis sawit, serta memprioritaskan pembiayaan bagi perusahaan yang memiliki sertifikasi keberlanjutan.
Menurutnya, akses pembiayaan bagi petani juga perlu diperluas melalui penyederhanaan persyaratan kredit, pengembangan skema pembiayaan berbasis koperasi atau kelompok tani, serta peningkatan literasi keuangan. Langkah tersebut akan membantu petani meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan usaha mereka.
Rawing juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, perusahaan, perbankan, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemanfaatan teknologi digital dinilai dapat mendukung pendataan lahan sawit, pemantauan produksi dan lingkungan, serta memastikan penyaluran bantuan dan pembiayaan berjalan lebih tepat sasaran.
Di tingkat internasional, pemerintah dan pelaku industri juga perlu memperkuat diplomasi sawit untuk memperbaiki citra sawit Indonesia, menghadapi hambatan perdagangan dan kampanye negatif, serta menunjukkan komitmen terhadap praktik perkebunan yang berkelanjutan.
“Jika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama, industri sawit tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi, tetapi juga mampu memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (TESTI PRISCILLA/H)
