BORNEONEWS, Palangka Raya - GAPKI Kalteng menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pelaku usaha guna memastikan kebijakan baru ekspor sawit dapat berjalan baik tanpa merugikan petani maupun pengusaha.
Sekretaris Eksekutif GAPKI Kalteng, Dr. Ir. Rawing Rambang, M.P., mengatakan asosiasi sawit bersama perwakilan petani saat ini masih aktif melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait implementasi kebijakan tersebut.
“Kita sedang berkoordinasi dengan pemerintah dan pelaku usaha. Bahkan saya dengar setelah pertemuan dengan pemerintah, harga di beberapa daerah sudah mulai membaik,” kata Rawing pada Minggu, 31 Mei 2026.
Belakangan, muncul kekhawatiran pelaku industri terkait kebijakan ekspor satu pintu yang akan melibatkan PT DSI sebagai pengelola dan pengawas ekspor komoditas sumber daya alam.
Namun pemerintah telah menegaskan bahwa PT DSI tidak mengambil keuntungan maupun memungut biaya tambahan dari transaksi ekspor sawit.
Rawing menilai kekhawatiran yang berkembang saat ini merupakan hal wajar setiap kali muncul kebijakan baru. Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak langsung berpikir negatif sebelum melihat implementasi kebijakan secara menyeluruh.
“Biasalah, setiap ada kebijakan baru pasti muncul perasaan khawatir. Tapi kita jangan berpikir negatif dulu. Pemerintah tentu punya tujuan membangun industri sawit yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga kondusivitas industri sawit di Kalimantan Tengah mengingat sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di daerah. (TESTI PRISCILLA/j)
