BORNEONEWS, Sampit – Badan Pusat Statistik (BPS) Kotawaringin Timur (Kotim) tengah mempersiapkan pelaksanaan pendataan ekonomi yang akan dimulai pada pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026. Sebanyak 352 petugas pendataan telah disiapkan dan tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kotim, sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dan nasional dalam menyukseskan program pendataan vital ini.
Kepala BPS Kotim, Eddy Surahman, mengungkapkan apresiasinya atas dukungan penuh yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur serta berbagai stakeholder terkait.
“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur mendapat dukungan penuh dari Pak Bupati, para kepala OPD, instansi terkait, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujar Eddy dalam acara apel kesiapsiagaan pendataan ekonomi di Sampit, Senin, 1 Juni 2026.
Ia menegaskan bahwa pendataan ekonomi bukan semata-mata tugas BPS saja, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen daerah dalam rangka merefleksikan kesiapan dan komitmen untuk membangun sistem ekonomi yang lebih akurat dan berkesinambungan.
“Pelaksanaan sistem ekonomi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Pendataan ekonomi ini menunjukkan komitmen dan kesiapan kami di lapangan dalam menyelenggarakan program penting ini,” jelasnya.
Sebagaimana dijadwalkan, pelaksanaan pendataan akan berlangsung mulai 15 Juni hingga 30 Agustus 2026. Dalam pendataan tersebut pihaknya melibatkan 352 petugas yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di wilayah tersebut. Jumlah petugas itu disesuaikan dengan beban kerja dan kondisi geografis masing-masing kecamatan di Kotawaringin Timur, sehingga proses pendataan diharapkan berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami sudah mulai pendataan untuk perusahaan besar sejak awal Mei lalu, menandakan kesiapan petugas kami di lapangan,” tambah Eddy.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, saat ini BPS Kotim telah mengatur agenda pelatihan dan pembekalan petugas selama tujuh hari, mulai 6 hingga 12 Juni 2026 di Hotel Aquarius.
“Kami akan menggelar latihan intensif agar petugas benar-benar siap dan memiliki kompetensi memadai sebelum turun ke lapangan,” ujar Eddy menegaskan.
Keberhasilan pelaksanaan pendataan ekonomi ini diharapkan dapat memberikan data yang valid dan komprehensif untuk mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah dan nasional yang lebih tepat sasaran. (DEVIANA/H)
