BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Rudianur meminta pemerintah dan pihak terkait segera mencari solusi atas keluhan petani yang masih kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) solar subsidi, khususnya untuk mendukung aktivitas pertanian di wilayah selatan Kotim.
Menurut Rudianur, persoalan ketersediaan BBM bagi petani menjadi perhatian serius karena bertolak belakang dengan upaya pemerintah yang saat ini tengah mendorong program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional.
"Pemerintah saat ini gencar mendorong ketahanan pangan dan swasembada pangan. Bahkan banyak bantuan alsintan yang nilainya miliaran rupiah sudah disalurkan. Tetapi di sisi lain kita masih mendengar keluhan petani yang kesulitan mendapatkan BBM. Ini harus menjadi perhatian bersama," kata Rudianur, Senin, 1 Juni 2026.
Ia menjelaskan, keluhan mengenai sulitnya memperoleh BBM bukan persoalan baru. Masalah tersebut kerap muncul setiap musim tanam maupun musim panen ketika kebutuhan bahan bakar meningkat untuk mengoperasikan traktor, pompa air, serta berbagai alat dan mesin pertanian (alsintan).
Rudianur menilai kondisi tersebut sangat disayangkan mengingat kawasan selatan Kotim merupakan salah satu sentra produksi padi yang selama ini menjadi penopang sektor pertanian daerah.
"Wilayah selatan merupakan daerah pertanian andalan Kotim. Jika petani masih mengalami kesulitan mendapatkan BBM, tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas pertanian. Padahal kita berharap produksi pangan terus meningkat dari tahun ke tahun," ujarnya.
Politisi Fraksi Golkar tersebut menegaskan, keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh bantuan alsintan yang diberikan pemerintah. Ketersediaan sarana pendukung, termasuk pasokan BBM, juga harus dipastikan agar seluruh bantuan yang telah disalurkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan alsintan bagi kelompok tani. Karena itu, jangan sampai alat-alat tersebut tidak dapat digunakan secara optimal akibat keterbatasan bahan bakar.
"Jangan sampai alat pertanian sudah tersedia, tetapi bahan bakarnya sulit diperoleh. Akibatnya alsintan yang sudah diberikan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Program ketahanan pangan harus didukung secara menyeluruh," tegasnya.
Selain itu, Rudianur juga menyoroti kondisi sebagian petani yang terpaksa membeli solar dari pelangsir dengan harga lebih tinggi dibanding harga normal karena sulit memperoleh BBM.
Situasi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi pertanian dan mengurangi pendapatan petani. Jika dibiarkan, kondisi itu juga dapat berdampak terhadap target peningkatan produksi pangan yang sedang didorong pemerintah.
"Kita tidak ingin petani menanggung biaya operasional yang semakin besar hanya karena kesulitan mendapatkan BBM. Jika biaya produksi meningkat, bukan hanya petani yang dirugikan, tetapi target ketahanan pangan juga bisa terdampak," tambahnya.
Untuk itu, dirinya meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pihak terkait melakukan evaluasi terhadap sistem distribusi BBM bagi sektor pertanian agar kebutuhan petani dapat terpenuhi dengan baik tanpa mengabaikan prinsip pengawasan penyaluran subsidi.
"Pengawasan tentu penting agar penyaluran BBM tepat sasaran. Namun di sisi lain, petani yang benar-benar membutuhkan juga harus tetap mendapatkan akses yang mudah. Harus ada solusi yang mampu menjawab kebutuhan petani sekaligus menjaga pengawasan distribusi," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
