PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya terus memutar otak untuk mengoptimalkan pembangunan infrastruktur tanpa harus membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Salah satu langkah strategis yang kini tengah diseriusi adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Langkah ini diambil sebagai solusi cerdas di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menegaskan bahwa pemanfaatan skema KPBU ini merupakan upaya nyata dari pihak eksekutif untuk menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, proyek strategis seperti penerangan jalan umum membutuhkan dana yang sangat besar jika hanya mengandalkan kantong pemerintah.

"Melalui kemitraan dengan sektor swasta, pembiayaan awal yang tinggi dapat dialihkan, sehingga APBD bisa dialokasikan untuk sektor krusial lainnya," katanya, Selasa, 2 Juni 2026.

Zaini menjelaskan, proyek APJ ini sangat mendesak demi menyulap wajah Kota Cantik agar semakin terang, aman, dan nyaman bagi masyarakat, terutama saat beraktivitas di malam hari.

Selama ini keluhan mengenai minimnya penerangan di beberapa ruas jalan protokol maupun pemukiman warga kerap menjadi perhatian serius pemerintah. 
Dengan hadirnya mitra swasta, percepatan pemasangan dan pemeliharaan lampu jalan diharapkan bisa berjalan jauh lebih efisien.

Skema KPBU ini tidak sekadar memindahkan beban biaya, melainkan juga mentransfer risiko operasional kepada pihak badan usaha yang dinilai lebih ahli di bidangnya.

Pihak ketiga nantinya bertanggung jawab penuh atas kualitas teknologi penerangan yang digunakan serta perawatan berkala dalam jangka panjang.

Hal ini dinilai menguntungkan Pemko Palangka Raya karena tidak perlu lagi direpotkan oleh biaya perawatan tak terduga yang kerap membengkak setiap tahunnya. (HENDRI)