PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya terus menempuh berbagai langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur publik tetap berjalan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Salah satu langkah terobosan yang kini tengah digulirkan adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini difokuskan untuk melakukan peremajaan dan pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ) di seluruh penjuru kota.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyatakan bahwa pemanfaatan skema KPBU untuk proyek lampu jalan ini merupakan wujud nyata dari kebijakan pembiayaan kreatif (creative financing).

Di tengah ruang fiskal daerah yang serba terbatas, pemerintah daerah dituntut untuk tidak hanya berpangku tangan pada dana konvensional.

Langkah ini diambil agar pemenuhan hak masyarakat terhadap infrastruktur yang layak tidak mandek akibat pembatasan anggaran.

Menurut Zaini, jika pengadaan dan perawatan seluruh titik lampu jalan di Kota Cantik harus dibiayai langsung secara sekaligus menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka beban yang ditanggung akan sangat berat.

"Efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan memaksa pemko untuk memprioritaskan program yang mendesak. Oleh karena itu, kehadiran investor atau badan usaha swasta melalui skema KPBU menjadi solusi cerdas yang saling menguntungkan," katanya, Selasa, 2 Juni 2026.

Melalui pola kerja sama ini, pihak swasta akan bertanggung jawab penuh dalam menyediakan modal awal, pemasangan teknologi lampu jalan yang modern dan hemat energi, hingga pemeliharaan berkala dalam jangka panjang.

Sebaliknya, Pemko Palangka Raya dapat mencicil pembayarannya dalam jangka waktu tertentu setelah kualitas layanan terbukti memenuhi standar. Pola ini dinilai sangat aman dan efisien karena meminimalkan risiko pembengkakan biaya tak terduga di tengah jalan.

Zaini menambahkan, terangnya fasilitas jalan umum bukan sekadar masalah estetika kota, melainkan instrumen vital untuk menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas di malam hari.

Lebih jauh lagi, infrastruktur jalan yang terang benderang diyakini mampu menstimulus pergerakan ekonomi masyarakat bawah, seperti pelaku UMKM dan pusat-pusat kuliner malam yang menjadi urat nadi perekonomian lokal di Palangka Raya.

Saat ini, Pemko Palangka Raya sedang mematangkan seluruh tahapan administrasi, regulasi, dan kajian kelayakan agar proyek pembiayaan kreatif ini dapat segera direalisasikan secara transparan. (HENDRI)