BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah penghematan anggaran perlu dilakukan secara terukur dan disertai evaluasi menyeluruh agar tujuan efisiensi dapat tercapai tanpa mengurangi kinerja pelayanan.
“Prinsipnya kami mendukung upaya efisiensi anggaran, tetapi jangan sampai mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal,” kata Syaufwan Hadi, Selasa, 2 Juni 2026.
Ia menilai berbagai kebijakan efisiensi, termasuk penerapan Work From Home (WFH) dan pengurangan penggunaan energi di lingkungan perkantoran, perlu dikaji secara objektif untuk mengetahui efektivitas dan manfaat yang dihasilkan.
Menurut Syaufwan, pemerintah daerah perlu memiliki data yang jelas terkait besaran penghematan yang diperoleh dari kebijakan tersebut, termasuk pengurangan biaya listrik maupun operasional perkantoran.
“Hasil evaluasi itu penting sebagai dasar untuk menentukan kebijakan yang benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran tidak semata-mata berorientasi pada pemangkasan belanja, tetapi harus mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan produktif.
Karena itu, setiap kebijakan penghematan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kinerja aparatur dan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana anggaran dapat digunakan secara lebih efektif tanpa mengurangi kinerja aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Syaufwan berharap Pemerintah Kota Palangka Raya tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan efisiensi, sehingga pengelolaan anggaran dapat lebih optimal tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik. (MARINI/j)
