BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan kebijakan Work From Home (WFH) guna memastikan langkah tersebut benar-benar efektif dalam mendukung efisiensi anggaran.
Menurutnya, kebijakan yang diterapkan sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat itu perlu diukur manfaatnya secara objektif, termasuk dampaknya terhadap penggunaan energi dan biaya operasional perkantoran.
“Kebijakan WFH ini tentu perlu dikaji terlebih dahulu, terutama terkait penggunaan listrik di perkantoran. Jangan sampai tujuan efisiensi yang diharapkan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap penghematan anggaran,” kata Syaufwan Hadi, Selasa, 2 Juni 2026.
Ia menjelaskan, berkurangnya aktivitas pegawai di kantor memang berpotensi menekan penggunaan fasilitas seperti pendingin ruangan (AC), penerangan, serta berbagai perangkat elektronik lainnya. Namun, potensi penghematan tersebut perlu dibuktikan melalui data yang terukur.
Menurut Syaufwan, pemerintah daerah perlu membandingkan biaya operasional sebelum dan sesudah penerapan WFH agar dapat diketahui secara pasti besaran penghematan yang diperoleh.
“Evaluasi berbasis data sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat. Jika memang terbukti mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, tentu bisa menjadi pertimbangan ke depan,” ujarnya.
Selain aspek penghematan energi dan anggaran, ia mengingatkan agar kualitas pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan efisiensi yang diterapkan.
Syaufwan menilai kajian yang dilakukan pemerintah daerah harus mencakup berbagai aspek, mulai dari efektivitas kinerja aparatur sipil negara, produktivitas kerja, hingga kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Menurutnya, tujuan utama efisiensi bukan sekadar mengurangi pengeluaran, melainkan memastikan penggunaan anggaran menjadi lebih efektif tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Karena itu, ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya. (MARINI/j)
