BORNEONEWS, Istanbul – Hizbullah menegaskan tidak akan menerima penerapan gencatan senjata secara sepihak dalam konflik yang berlangsung di Lebanon. Kelompok tersebut menuntut komitmen penuh dari Israel untuk menghentikan seluruh bentuk serangan sebagai syarat keberlangsungan kesepakatan damai.
Anggota Parlemen Hizbullah, Hassan Fadlallah, mengatakan posisi Lebanon saat ini menghendaki gencatan senjata menyeluruh yang mencakup wilayah darat, udara, dan laut.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah Lebanon serta memungkinkan warga yang mengungsi kembali ke kampung halaman mereka di bagian selatan negara itu.
“Tidak ada gencatan senjata yang sepihak yang akan bertahan di Lebanon,” kata Fadlallah dalam wawancara dengan stasiun televisi Al-Manar yang berafiliasi dengan Hizbullah, Senin, 1 Juni 2026.
Ia menyebut sikap tersebut telah disampaikan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam upaya mediasi. Hizbullah, lanjutnya, menginginkan adanya komitmen Israel yang jelas untuk menghentikan serangan, termasuk penghancuran rumah-rumah warga di Lebanon selatan.
Fadlallah menegaskan Hizbullah akan mematuhi setiap kesepakatan yang dicapai apabila Israel juga menjalankan komitmennya secara penuh.
“Kami tidak akan menerima kepatuhan sepihak terhadap gencatan senjata,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tekanan dari Iran dan ancaman penghentian perundingan disebut turut memengaruhi perkembangan situasi diplomatik yang terjadi belakangan ini.
Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan Israel dan Hizbullah telah sepakat menghentikan serangan satu sama lain melalui komunikasi yang dilakukan dengan bantuan pihak perantara.
Trump menyebut dirinya telah menerima jaminan dari kedua belah pihak bahwa seluruh aksi tembak-menembak akan dihentikan.
Meski demikian, Israel dilaporkan masih melancarkan serangan ke wilayah Lebanon meskipun gencatan senjata yang mulai berlaku pada 17 April telah disepakati dan kemudian diperpanjang selama 45 hari melalui perundingan tidak langsung yang dimediasi Amerika Serikat.
Data Kementerian Kesehatan Lebanon menunjukkan lebih dari 3.400 orang meninggal dunia akibat serangan yang terjadi sejak 2 Maret 2026.
Situasi tersebut menunjukkan proses perdamaian di kawasan masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait implementasi dan kepatuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata yang telah dicapai.
ANTARA
