BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu upaya pemberantasannya tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga harus diperkuat dengan langkah-langkah pencegahan yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya saat membacakan sambutan Gubernur pada Pembukaan Bimbingan Teknis Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026 di Palangka Raya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Darliansjah, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak sendi perekonomian, menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Oleh sebab itu, program Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi menjadi langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, dan akuntabel.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kami menyampaikan apresiasi dan menyambut baik pencalonan Kota Palangka Raya sebagai Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026. Kami memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya, Rabu 3 Juni 2026.
Ia berharap Kota Palangka Raya mampu meraih predikat Kota Percontohan Antikorupsi dan menjadi kebanggaan masyarakat Kalteng. Menurutnya, keberhasilan tersebut akan menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi dan penguatan integritas dapat diwujudkan secara nyata di daerah.
Darliansjah menambahkan, membangun budaya antikorupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat pengawas internal semata.
Dibutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha hingga masyarakat untuk menjadikan nilai kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan integritas sebagai landasan dalam setiap aktivitas dan pelayanan publik.
"Dengan dukungan semua pihak, Palangka Raya dapat menjadi teladan bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan dipercaya masyarakat," pungkasnya. (MARINI/R)
