PANGKALAN BUN –

BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap sejumlah persoalan infrastruktur yang masih menjadi keluhan masyarakat di berbagai wilayah.

Permintaan tersebut disampaikan Fraksi Gerindra melalui juru bicara Muhammad Imam Mujiono dalam rapat paripurna DPRD Kobar dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Rabu, 3 Juni 2026.

Selain menyatakan menerima dan menyetujui dua ranperda untuk dibahas lebih lanjut, Fraksi Gerindra juga menyampaikan beberapa saran kepada pemerintah daerah terkait pembangunan infrastruktur dasar yang dinilai mendesak.

"Meminta kepada Pemerintah Daerah terkait peningkatan Jalan Karang Mulya depan Kecamatan Pangkalan Banteng yang kondisinya hancur," kata Muhammad Imam Mujiono saat membacakan pemandangan umum Fraksi Gerindra.

Fraksi Gerindra juga meminta peningkatan Jalan Lathifah di Kumai Hulu yang menjadi akses menuju sekolah. Menurut fraksi tersebut, kondisi jalan yang memadai sangat penting untuk mendukung aktivitas pendidikan masyarakat.

Selain itu, Fraksi Gerindra turut mendorong peningkatan jalan poros menuju sejumlah desa, yakni Palih Baru, Ipuh Bangun Jaya, Kondang, Rungun, Lalang, Sumber Mukti, Suka Jaya hingga ruas jalan dari Desa Sagu menuju Desa Pangkalan Muntai.

Tak hanya persoalan jalan, Fraksi Gerindra juga menyoroti minimnya penerangan jalan di wilayah Tatas, Kelurahan Kampung Baru. Fraksi tersebut meminta pemerintah daerah memberikan perhatian khusus karena kondisi gelap di kawasan itu dinilai telah menimbulkan korban jiwa.

"Meminta perhatian secara khusus kepada Pemerintah Daerah terkait penerangan jalan di wilayah Tatas Kelurahan Kampung Baru karena sudah ada korban yang meninggal dunia akibat tidak adanya penerangan jalan," tegasnya.

Fraksi Gerindra berharap berbagai usulan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, kenyamanan serta aksesibilitas masyarakat di Kabupaten Kobar. (WAHYU KRIDA/j)