BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah. Besarnya dana yang dikelola pemerintah daerah dinilai harus dibarengi tata kelola yang transparan dan bebas korupsi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, mengatakan sepanjang 2021 hingga 2025 pemerintah pusat telah mengalokasikan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4.197,98 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan, mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pekerjaan umum, pemberdayaan masyarakat hingga pembangunan desa.
"Anggaran yang sangat besar ini harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pengawasan dan partisipasi publik menjadi sangat penting agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan," kata Kunto saat memaparkan materi pada Bimbingan Teknis Kota Antikorupsi 2026 di Aula Hapakat Jaya Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu, 3 Juni 2026.
Meski anggaran pembangunan terus meningkat, Kunto menilai tantangan kesejahteraan masyarakat masih cukup besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 23,36 juta jiwa atau sekitar 8,25 persen dari total populasi.
Di sisi lain, ia mengungkapkan kesadaran antikorupsi masyarakat menunjukkan tren positif. Hal itu tercermin dari Indeks Perilaku Antikorupsi (IPAK) 2024 yang mencapai angka 3,85.
Sementara itu, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2025 berada pada angka 72,32. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan dalam memperkuat integritas dan sistem pencegahan korupsi.
Kunto menegaskan keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga integritas para penyelenggara negara serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif mengawal penggunaan anggaran negara agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan.
"Pencegahan korupsi harus menjadi gerakan bersama agar anggaran negara benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan," tegasnya. (MARINI/J)
