BORNEONEWS, Pulang Pisau – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau melibatkan 41 desa dalam Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 yang digelar di Aula Bapperida Pulang Pisau, Rabu, 3 Juni 2026.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pulang Pisau, Herman Wibowo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil supervisi BPBD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.
Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah melakukan inventarisasi desa-desa yang terdampak karhutla pada 2023 sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi dan pencegahan.
"Dari data yang kami himpun, terdapat 41 desa yang terdampak karhutla pada tahun 2023. Desa-desa tersebut kami hadirkan dalam kegiatan ini bersama sejumlah NGO yang selama ini aktif melakukan pendampingan dan pembinaan di wilayah kecamatan," kata Herman.
Menurutnya, sosialisasi tersebut bertujuan memperkuat koordinasi seluruh pemangku kepentingan sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi karhutla yang kembali mengancam saat musim kemarau.
Ia menegaskan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga teknis, hingga masyarakat di tingkat desa.
"Hari ini hadir Manggala Agni, KPSHK, NGO, unsur TNI, Polri, Kejaksaan, kecamatan dan desa. Harapannya terbentuk ekosistem kerja yang terpadu dan terkoordinasi dalam pencegahan karhutla," ujarnya.
Herman menilai peran masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pencegahan karhutla. Karena itu, pemerintah desa diharapkan menjadi ujung tombak dalam meningkatkan kesiapsiagaan warga di wilayah masing-masing.
Usai sosialisasi, BPBD Pulang Pisau akan melaksanakan rapat koordinasi lanjutan guna mematangkan kesiapan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung sejak akhir Mei 2026.
Dalam kegiatan tersebut, BPBD juga membagikan formulir pendataan kepada desa-desa untuk menginventarisasi sarana dan prasarana penanggulangan karhutla, seperti Masyarakat Peduli Api (MPA), sumur bor, embung, hingga menara pantau.
"Kami perlu memiliki database yang akurat terkait sarana dan prasarana yang tersedia di lapangan, termasuk apakah fasilitas tersebut masih berfungsi atau tidak," jelasnya.
Terkait status siaga darurat karhutla, Herman mengatakan Pemkab Pulang Pisau masih melakukan kajian cepat berdasarkan indikator yang diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 9. Saat ini, tiga kabupaten di Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat karhutla, yakni Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Kapuas.
"Penetapan status harus dilakukan secara hati-hati karena berkaitan dengan dukungan anggaran, personel, dan peralatan. Kami masih melakukan kajian terhadap kondisi di lapangan," katanya.
Herman menambahkan Kabupaten Pulang Pisau juga masuk dalam lokus Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam aspek kesiapsiagaan dan pencegahan bencana.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran kebencanaan serta menerima bantuan peralatan dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah berupa selang dan perlengkapan pendukung lainnya untuk penanganan karhutla.
"Yang terpenting saat ini adalah memastikan kesiapan personel dan peralatan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat dan efektif," pungkasnya. (RETHA/j)
