BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Juni Gultom, memilih tidak menanggapi teriakan massa aksi yang diduga mengandung unsur ancaman dan bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) saat demonstrasi di depan Kantor PUPR Kalteng, Rabu (3/6/2026).
Saat dikonfirmasi awak media terkait adanya teriakan dari luar gedung yang dinilai bernada provokatif, Juni mengaku tidak mendengar secara langsung isi seruan yang disampaikan oleh para demonstran.
“Saya tidak mendengar dan tidak menanggapi hal tersebut,” ujar Juni singkat, Rabu 3 Juni 2026.
Ia menegaskan, fokusnya saat ini adalah menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk proyek yang sedang menjadi sorotan. Menurutnya, kritik dan masukan yang disampaikan secara konstruktif akan menjadi bahan evaluasi bagi instansi yang dipimpinnya.
Juni juga memilih untuk tidak memperpanjang polemik di luar substansi tuntutan yang disampaikan massa. Baginya, yang terpenting adalah memastikan pekerjaan yang sedang berjalan dapat diselesaikan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Aksi yang digelar Aliansi Kalteng Bergerak, sebelumnya menyampaikan sejumlah tuntutan terkait proyek pengecatan jalur sepeda serta meminta evaluasi terhadap kinerja Dinas PUPR Kalteng. Demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan.
Meski muncul berbagai teriakan dari massa aksi, pihak PUPR Kalteng menegaskan tetap membuka ruang dialog dan menerima masukan dari masyarakat sepanjang disampaikan sesuai koridor hukum dan etika yang berlaku. (MARINI/H)
