PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya meluncurkan kerangka strategis baru yang berfokus pada penguatan tata kelola birokrasi demi menciptakan ekosistem kerja yang transparan dan akuntabel.

Langkah progresif ini diambil sebagai respons konkret atas komitmen daerah dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi di seluruh instansi.

Melalui perumusan yang matang, pemerintah menetapkan tiga pilar utama sebagai fondasi pergerakan seluruh elemen aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dari segala bentuk praktik penyimpangan.

"Pilar pertama yang menjadi fokusnya adalah penguatan sistem pencegahan korupsi secara masif dari hulu ke hilir di lingkungan pemerintah daerah," kata Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, Kamis, 4 Juni 2026.

Melalui optimalisasi pengawasan internal dan pemanfaatan sistem digital, celah-celah yang berpotensi memicu terjadinya penyelewengan anggaran kini ditutup secara ketat.

Implementasi pilar ini mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah untuk menerapkan manajemen risiko yang transparan serta audit berkala guna memastikan setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah benar-benar tersalurkan demi kemaslahatan masyarakat umum.

Selanjutnya, pilar kedua menitikberatkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan responsif.

Pemerintah kota menyadari bahwa kepuasan masyarakat merupakan indikator utama dari keberhasilan reformasi birokrasi yang tengah digulirkan.

Dengan mengikis sistem birokrasi yang berbelit-belit dan menghapuskan segala bentuk pungutan liar, wajah pelayanan publik di Kota Cantik diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih inklusif dan ramah terhadap kebutuhan seluruh lapisan warga.

Pilar ketiga yang tidak kalah penting adalah pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan transparansi di dalam sanubari setiap aparatur.

Transformasi kultural ini menyasar perubahan pola pikir dan perilaku birokrat agar menempatkan etika profesi di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Melalui pembinaan mentalitas kerja yang berorientasi pada pengabdian, pemerintah berupaya melahirkan generasi pelayan publik yang tidak hanya kompeten secara teknis, namun juga memiliki benteng moral yang kokoh dalam menghadapi godaan gratifikasi.

"Sinergi di antara ketiga pilar utama tersebut akan menjadi motor penggerak yang efektif dalam mewujudkan predikat Kota Antikorupsi yang sesungguhnya," ucap Fairid.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa keberhasilan agenda besar ini memerlukan konsistensi penuh serta pengawasan yang ketat dari jajaran pimpinan di setiap instansi.

Dengan adanya penyelarasan antara sistem pengawasan yang ketat, mutu pelayanan yang prima, dan integritas moral yang tinggi, tata kelola pemerintahan yang bersih bukan lagi sekadar target administratif, melainkan sebuah realitas budaya kerja baru.

Kendati demikian, keberhasilan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ini diakui tidak dapat dicapai jika hanya mengandalkan kerja keras dari pihak birokrasi semata.

Dibutuhkan dukungan penuh serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya roda pemerintahan di lapangan.

Melalui kolaborasi yang solid antara keterbukaan pemerintah dan kontrol sosial dari warga, Kota Palangka Raya optimistis mampu membangun fondasi pembangunan yang kokoh, bersih, maju, dan sejahtera. (HENDRI)