BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, menegaskan pentingnya menjadikan aspirasi masyarakat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah.
Menurut Hatir, berbagai usulan dan kebutuhan yang disampaikan warga harus dikelola secara baik agar dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap penyampaian saja. Aspirasi ini harus dikelola menjadi bahan pertimbangan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah agar sesuai dengan kebutuhan nyata warga,” ujarnya, Kamis, 4 Juni 2026.
Ia menjelaskan, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang partisipatif. Melalui masukan langsung dari warga, pemerintah dapat mengetahui persoalan yang dihadapi masyarakat dan menentukan prioritas pembangunan secara lebih tepat.
Hatir menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Menurutnya, berbagai sektor seperti infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah.
Karena itu, ia berharap setiap aspirasi yang dihimpun melalui kegiatan reses, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), maupun forum konsultasi publik lainnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program prioritas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan perencanaan yang berbasis kebutuhan masyarakat, pembangunan diharapkan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
“Tujuan akhirnya adalah agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga Kota Palangka Raya,” tegasnya. (MARINI/j)
