BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) segera melakukan pembenahan terhadap berbagai aspek tata kelola guna meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Upaya tersebut mengemuka dalam rapat tindak lanjut hasil koordinasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang digelar di Ruang Rapat Bupati Barito Timur, Kamis, 4 Mei 2026.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Barito Timur, Misnohartaku, dan dihadiri Inspektur Kabupaten Barito Timur Josmar L Banjar Nahor, para kepala perangkat daerah, serta camat.
Dalam pertemuan itu, peserta membahas berbagai langkah lanjutan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Pembahasan meliputi sosialisasi antikorupsi, pengendalian gratifikasi, pencegahan konflik kepentingan, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sepanjang tahun 2026.
Usai rapat, Misnohartaku menegaskan masih terdapat sejumlah catatan hasil evaluasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
Menurutnya, perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program hingga pelaporan kegiatan.
“Masih ada beberapa catatan yang harus diperbaiki, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Ini penting agar tata kelola pemerintahan kita berjalan lebih baik dan sesuai ketentuan,” ujar Misnohartaku.
Ia menekankan, seluruh perangkat daerah harus bergerak cepat melakukan pembenahan terhadap aspek-aspek yang masih dinilai belum optimal. Langkah tersebut dinilai penting tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan korupsi di lingkungan Pemkab Barito Timur.
Misnohartaku berharap hasil evaluasi dan rekomendasi yang telah disampaikan dalam rapat dapat segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD sehingga berbagai kekurangan yang masih ditemukan dapat segera diperbaiki.
“Kami berharap setelah kegiatan ini seluruh OPD dapat menindaklanjuti apa yang menjadi kekurangan untuk segera diperbaiki. Tentunya kita ingin nilai MCP Barito Timur bisa lebih baik lagi,” katanya.
Sebagai informasi, MCP atau Monitoring Center for Prevention merupakan instrumen yang digunakan KPK untuk mengukur efektivitas upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
Penilaian dilakukan secara berkala melalui sistem informasi yang dikembangkan KPK bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. (AGUSTINUS BOLE MALO/Y)
