PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya terus mematangkan kesiapannya dalam program Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2026.

Sebagai bentuk keseriusan, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, memimpin langsung Exit Meeting terkait program tersebut yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Inspektorat.

"Pertemuan ini digelar untuk mendengarkan langsung berbagai hasil observasi, evaluasi, serta rekomendasi yang telah disusun oleh tim penilai nasional," kata Fairid, Jumat, 5 Juni 2026.

Seluruh poin yang disampaikan dalam rapat tersebut nantinya akan dijadikan sebagai bahan perbaikan mendasar sekaligus penguatan implementasi nilai-nilai antikorupsi.

Selain sebagai forum evaluasi, agenda exit meeting ini juga menjadi momentum penting bagi jajaran eksekutif untuk meninjau kembali capaian yang telah diraih.

Tim penilai bersama jajaran pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu segera dilakukan ke depan demi memenuhi standar kota antikorupsi.

Fairid menyampaikan komitmen penuh dari Pemerintah Kota untuk terus memperkuat budaya integritas. Ia menegaskan bahwa perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keharusan yang harus diwujudkan.

Menurut Fairid, upaya pencegahan korupsi tidak boleh dibebankan pada satu instansi saja, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama.

Ia meminta agar nilai-nilai integritas tersebut diterapkan secara konsisten dan berkesinambungan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemko Palangka Raya.

"Muara dari program ini adalah terwujudnya pelayanan publik yang transparan, profesional, dan sepenuhnya bebas dari praktik korupsi," pungkasnya. (HENDRI/R)