BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya, Arbert Tombak, menegaskan keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Arbert saat mewakili Wali Kota Palangka Raya dalam kegiatan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Kota Palangka Raya.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Betang Hapakat Lantai IV Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat, 5 Juni 2026.
Menurut Arbert, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut adanya integrasi data, keterhubungan sistem, serta koordinasi yang kuat antarinstansi.
“Karena esensi dari digitalisasi adalah integrasi dan keterhubungan. Oleh sebab itu, saya menegaskan bahwa peran aktif dari seluruh leading sector terkait, baik dari unsur perbankan, kependudukan, komunikasi dan informatika, hingga jajaran sosial di tingkat lapangan memiliki kedudukan yang sangat vital dan menentukan,” ujar Arbert.
Ia menjelaskan, digitalisasi perlindungan sosial harus mampu memperkuat ketepatan sasaran penerima manfaat. Dengan sistem yang terintegrasi, penyaluran bantuan diharapkan dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
Arbert menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar transformasi layanan sosial berbasis digital dapat berjalan efektif. Setiap sektor terkait harus memiliki peran yang jelas dan bekerja secara sinergis.
Ia berharap seluruh pihak memperkuat komitmen bersama dalam mendukung digitalisasi perlindungan sosial di Kota Palangka Raya.
Dengan kolaborasi yang baik, program perlindungan sosial diyakini mampu memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan. (MARINI/j)
