BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Perombakan pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atau Kobar tidak hanya menjadi rotasi jabatan, tetapi diarahkan untuk memperkuat kinerja birokrasi, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Sebelumnya, Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama untuk mengisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Para pejabat tersebut sebelumnya telah melalui tahapan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau JPTP.
Nurhidayah mengatakan, pejabat yang baru dilantik harus segera menyesuaikan diri dengan tugas di masing-masing OPD. Ia menegaskan, jabatan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Saya meminta kepada kalian semua untuk segera menyelaraskan kinerja di OPD masing-masing, untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah,” kata Nurhidayah, Jumat, 5 Juni 2026.
Menurutnya, perombakan pejabat ini diharapkan menjadi momentum untuk mendorong lahirnya terobosan dan inovasi di setiap perangkat daerah. Hal tersebut penting agar program pembangunan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Nurhidayah juga meminta seluruh pejabat tidak berpuas diri terhadap capaian yang sudah ada. Ia menekankan perlunya strategi baru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Seluruh pejabat yang ada harus terus membuat terobosan-terobosan yang dijadikan strategi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih untuk percepatan pembangunan daerah,” ujarnya.
Selain peningkatan pelayanan publik, Nurhidayah juga menyoroti pentingnya kemampuan OPD dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Ia meminta pejabat mampu menggali potensi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, serta memastikan penggunaan APBD dilakukan berdasarkan skala prioritas.
Adapun 12 pejabat yang dilantik yaitu Robby Setiawan sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM, Sigit Imam Mulia sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, serta Hardino sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Kemudian Syahyani sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Letus Kilat Mantikei sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Suryadi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR.
Selanjutnya Rawandi sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Riza Pahlevi sebagai Kepala Dinas Pertanian, Muhammad Rubiansyah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida.
Selain itu, Elly Rosdiannie sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Abdul Gafur sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta Hazriansyah sebagai Kepala Dinas Sosial.
Nurhidayah mengungkapkan, masih terdapat dua jabatan yang belum terisi karena panitia seleksi belum mendapatkan kandidat yang dinilai memenuhi kriteria.
“Dari hasil penilaian panitia seleksi belum terdapat peserta yang memenuhi kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi untuk menduduki dua jabatan strategis tersebut,” kata Nurhidayah.
