BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim mengusulkan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus sektor pertanian sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kendala distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dikeluhkan petani.
"Sebagai solusi jangka panjang, Komisi II DPRD bersama pemerintah daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dibentuk SPBU khusus untuk sektor pertanian guna mendukung kelancaran distribusi BBM bagi para petani," kata Ketua Komisi II DPRD Kotim Akhyannor, Jumat, 5 Juni 2026.
Hal tersebut juga menjadi salah satu dari 10 rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kotim terkait penyaluran dan ketersediaan BBM solar subsidi bagi kebutuhan pertanian di wilayah tersebut.
Menurutnya, ketersediaan BBM merupakan faktor penting dalam mendukung aktivitas pertanian. Terutama untuk mengoperasikan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang saat ini semakin banyak digunakan petani.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kotim Yephi Hartady Periyanto menjelaskan, pembangunan SPBU khusus petani dapat diwujudkan apabila kawasan pertanian ditetapkan sebagai sentra produksi pangan yang mendapat dukungan kebijakan khusus dari pemerintah.
"Kalau jangka panjang memang berkaitan dengan kebijakan sentra. Ketika suatu wilayah ditetapkan sebagai kawasan sentra pertanian, banyak fasilitas yang bisa diberikan untuk mendukung pengembangannya, salah satunya SPBU khusus petani," ujarnya.
Yephi menilai kawasan sentra pertanian seharusnya memperoleh berbagai kemudahan dan prioritas agar mampu mempertahankan keberlanjutan produksi pangan serta mendukung program swasembada pangan nasional.
Menurutnya, konsep kawasan sentra penting untuk segera dikembangkan mengingat tingginya kebutuhan BBM di wilayah pertanian, khususnya di kawasan selatan Kotim yang menjadi salah satu lumbung pangan daerah.
"Sentra pertanian membutuhkan banyak dukungan dan privilege agar bisa terus berkembang. Tujuannya supaya keberhasilan swasembada pangan dapat dipertahankan secara berkelanjutan," katanya.
Ia menyoroti kondisi saat ini di wilayah selatan Kotim yang hanya dilayani oleh satu SPBU, sementara kebutuhan BBM berasal dari beberapa kecamatan.
"Kawasan selatan saat ini hanya memiliki satu SPBU. Padahal masyarakat dari Kecamatan Pulau Hanaut, Teluk Sampit, dan Mentaya Hilir Selatan juga mengambil BBM di sana," jelasnya.
Menurut Yephi, kondisi tersebut kurang ideal karena selain melayani masyarakat umum, SPBU juga harus memenuhi kebutuhan petani yang jumlahnya cukup besar di wilayah selatan.
"Karena wilayah selatan saat ini hanya ada satu SPBU. Padahal ada beberapa kecamatan seperti Puau Hanaut, Teluk dan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan mengambil BBM di SPBU itu. Apakah itu ideal? Sementara ada masyarakat pengguna khusus yaitu petani. Dan masyarakat pengguna khusus di kawasan yang disebut sentra itu tidak sedikit, petani kita banyak," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
