BORNEONEWS, Palangka Raya – Koordinator Aksi Aliansi Kalteng Bergerak, Joseph, menegaskan pihaknya kembali mendatangi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah untuk meminta kepastian atas sejumlah tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah.
Menurut Joseph, massa aksi menginginkan seluruh poin tuntutan yang telah diajukan mendapat komitmen nyata dari Dinas PUPR Kalteng. Salah satu bentuk komitmen yang diminta adalah penandatanganan dokumen tuntutan secara langsung oleh Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah.
“Kami di sini kembali agar kiranya poin tuntutan ini ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kalimantan Tengah,” tegas Joseph saat menyampaikan orasinya, Jumat 5 Juni 2026.
Ia mengatakan, penandatanganan tersebut penting sebagai bentuk keseriusan dan tanggung jawab instansi terkait dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk proyek yang dinilai bermasalah.
Joseph menambahkan, Aliansi Kalteng Bergerak akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah.
Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh kepastian terkait tindak lanjut berbagai persoalan yang telah disuarakan melalui aksi demonstrasi.
“Kami ingin ada komitmen yang jelas dan tertulis. Ini bukan sekadar janji, tetapi bentuk tanggung jawab kepada masyarakat yang telah menyampaikan aspirasinya secara terbuka,” ujarnya. (MARINI/H)
