PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya berkomitmen untuk memastikan seluruh program bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas tantangan penyaluran bantuan yang selama ini sering kali terkendala akurasi data. Untuk mengatasi persoalan tersebut, jajaran pemerintah daerah kini mulai mengandalkan metode yang lebih modern dan akurat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya, Riduan, menyampaikan bahwa pihaknya kini mengandalkan sistem verifikasi faktual berbasis digital.

Dia mengatakan inovasi ini diterapkan untuk meminimalkan potensi terjadinya salah sasaran dalam penyaluran berbagai program bansos di wilayah setempat.

"Melalui integrasi teknologi, proses penyaringan data penerima manfaat akan menjadi jauh lebih transparan dan akuntabel. Dengan begitu penerimanya bisa dipastikan tepat sasaran," katanya, Minggu, 7 Juni 2026.

Menurut Riduan, pemanfaatan teknologi digital dalam proses verifikasi lapangan ini sangat krusial untuk menyinkronkan data administratif dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.

Petugas tidak lagi hanya mengandalkan berkas fisik yang rentan usang, melainkan langsung memasukkan data terkini ke dalam sistem digital secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat menghapus celah adanya data ganda atau penerima fiktif.

Selain percepat proses pemutakhiran data, sistem digital ini juga memudahkan Dinsos Palangka Raya dalam melakukan pemetaan klaster kemiskinan secara lebih detail.

Riduan menambahkan bahwa setiap petugas lapangan dibekali dengan instrumen digital yang terhubung langsung dengan pusat data. Dengan demikian, fluktuasi kondisi ekonomi warga, seperti perpindahan domisili atau perubahan status kesejahteraan, dapat langsung diperbarui.

Pihak Dinsos juga menegaskan bahwa peran aktif masyarakat dan aparatur di tingkat kelurahan hingga RT/RW tetap menjadi kunci utama keberhasilan program ini.

Verifikasi digital ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya sinergi dan kejujuran dalam pelaporan data di tingkat bawah. Oleh sebab itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat demi menciptakan ekosistem penyaluran bansos yang bersih dan berkeadilan. (HENDRI/Y)