BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Komisi A DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyoroti persoalan kelangkaan obat yang terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas.
Kondisi tersebut dinilai dapat mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan pemerintah.
Ketua Komisi A DPRD Kobar, Muhammad Isro Wahyudin mengaku menerima berbagai laporan terkait sulitnya ketersediaan sejumlah obat di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
“Komisi A DPRD Kobar juga menyoroti tingginya kelangkaan obat. Sekarang di rumah sakit pun kelangkaannya luar biasa. Jadi masyarakat mencari obat ke mana lagi. Jangan sampai kelangkaan obat ini berlanjut,” ujarnya, saat dikonfirmasi belum lama ini.
Persoalan tersebut harus segera dicari jalan keluarnya secara bersama-sama, agar tidak berdampak lebih luas terhadap pelayanan kesehatan masyarakat.
“Saya sampaikan ayo kita cari solusi bersama. Kendalanya di mana. Karena kalau rumah sakit sampai kehabisan obat ini sangat merepotkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan,” katanya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan penjelasan pihak rumah sakit, salah satu penyebab kelangkaan obat berkaitan dengan masalah distribusi dan pengiriman dari penyedia. Namun demikian, hasil pemantauan yang dilakukan menunjukkan sejumlah obat masih tersedia di apotek-apotek swasta.
“Pihak rumah sakit menyampaikan masalah pengiriman dan lain hal. Sedangkan saya kroscek di apotek-apotek ada saja obatnya,” ungkapnya.
Karena itu, Isro meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengadaan dan distribusi obat, agar kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara optimal.
“Kami mengharapkan hak-hak pelayanan kesehatan masyarakat bisa teratasi. Jangan sampai masyarakat yang sedang berobat, justru kesulitan mendapatkan obat yang dibutuhkan,” tegasnya.
Selain rumah sakit, Komisi A juga menaruh perhatian terhadap kondisi fasilitas kesehatan di wilayah pelosok yang akses pelayanannya masih terbatas.
Masyarakat di daerah terpencil sangat bergantung pada puskesmas, maupun puskesmas pembantu (Pustu), untuk memperoleh layanan kesehatan dan obat-obatan.
“Kemudian juga faskes yang ada di pelosok ini bagaimana jika kehabisan obat. Kalau di RSUD mungkin masih bisa mencari di apotek, tetapi masyarakat di daerah terpencil tidak memiliki banyak pilihan,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi A DPRD Kobar meminta Dinas Kesehatan setempat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi obat, hingga ke fasilitas kesehatan di wilayah pedalaman.
“Kami juga minta kepada Dinas Kesehatan untuk selalu mengontrol dan mengawasi distribusi obat, terutama ke daerah terpencil yang memang masyarakatnya bergantung pada puskesmas atau pustu,” pungkasnya. (DANANG)
