BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin mengajak seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM, untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS.
Fairid mengatakan, partisipasi pelaku usaha sangat penting agar data ekonomi yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan kondisi riil perekonomian di Kota Palangka Raya.
"Kita harus menyambut petugas dan memberikan data yang diperlukan secara jujur dan benar. Sikap terbuka dari masyarakat ini menjadi kunci utama kelancaran agenda besar berskala nasional ini," kata Fairid di Palangka Raya, Senin, 8 Juni 2026.
Ia menegaskan, masyarakat tidak perlu ragu atau takut menerima kedatangan petugas BPS di lapangan. Petugas resmi akan dilengkapi tanda pengenal, sehingga warga dapat memastikan identitas petugas sebelum memberikan data.
Fairid juga mengingatkan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi tidak dipungut biaya. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada apabila ada pihak yang mengatasnamakan petugas sensus dan meminta pembayaran.
Menurutnya, seluruh data yang disampaikan masyarakat bersifat rahasia dan dilindungi undang-undang. Data tersebut digunakan untuk kepentingan statistik pembangunan, bukan untuk penegakan hukum maupun penarikan pajak.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan momentum penting yang hanya terjadi setiap sepuluh tahun sekali,” katanya.
Fairid menjelaskan, melalui sensus tersebut pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat, termasuk perkembangan sektor usaha mikro, kecil, menengah, hingga usaha berskala besar.
Ia menilai, pendataan yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, apabila data yang dihimpun tidak sesuai kondisi lapangan, maka kebijakan yang dirancang berpotensi tidak efektif.
“Melalui sensus ini, pemerintah dapat memotret secara utuh kondisi riil perekonomian masyarakat saat ini. Oleh karena itu, partisipasi aktif warga sangat dibutuhkan agar tidak ada satu pun sektor usaha baik skala mikro, kecil, maupun besar yang terlewat dari pendataan,” ujarnya.
Wali Kota Palangka Raya periode kedua itu menambahkan, keterbukaan pelaku usaha dalam memberikan informasi yang valid akan membantu pemerintah merancang program bantuan, pembinaan, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain mengajak pelaku UMKM, Fairid juga meminta jajaran aparatur wilayah, mulai dari camat, lurah, hingga ketua RT dan RW, ikut menyosialisasikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada masyarakat.
Menurutnya, dukungan aparatur di tingkat bawah diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada warga, menciptakan rasa aman, serta memastikan petugas BPS dapat menjalankan tugas dengan lancar di lapangan.
Fairid berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Palangka Raya dapat berjalan tertib, lancar, dan menghasilkan data yang berkualitas sebagai dasar perencanaan pembangunan ekonomi ke depan.
