BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) terus berupaya meningkatkan kualitas komunikasi publik guna memastikan masyarakat memperoleh informasi pembangunan yang akurat dan mudah diakses. Upaya tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi penguatan tata kelola publikasi pemerintah daerah yang digelar di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati Kobar, Senin, 8 Juni 2026.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kobar Nurhidayah, dan dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Umum, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta kontributor Multimedia Center (MMC) dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kobar.
Dalam kesempatan itu, Nurhidayah menekankan pentingnya sinergi antar perangkat daerah dalam menyampaikan berbagai informasi pembangunan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah perlu dikomunikasikan secara terencana agar masyarakat mengetahui perkembangan dan manfaat yang telah dirasakan.
Ia menilai, publikasi pemerintah tidak sekadar menyampaikan kegiatan seremonial, melainkan harus mampu menggambarkan capaian nyata yang telah dihasilkan melalui program pembangunan. Oleh sebab itu, setiap OPD diminta menyajikan informasi yang didukung data serta fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Setiap perangkat daerah harus mampu mengomunikasikan program dan capaian kerjanya dengan baik kepada masyarakat. Publikasi yang terintegrasi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah,” ujar Nurhidayah.
Dalam arahannya, Bupati Kobar, Nurhidayah juga menyoroti sejumlah kendala yang masih ditemui dalam pengelolaan informasi publik. Salah satunya adalah belum optimalnya penyampaian capaian kinerja OPD kepada masyarakat, sehingga berbagai program yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya diketahui publik.
Selain itu, ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memiliki strategi komunikasi yang baik dalam menghadapi berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, pemerintah harus mampu memberikan penjelasan yang objektif dan informatif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh terhadap suatu persoalan.
Nurhidayah menegaskan, bahwa kritik dan masukan dari masyarakat perlu disikapi secara bijaksana sebagai bagian dari proses evaluasi dan perbaikan pelayanan publik.
Ia meminta jajarannya tidak terpancing pada perdebatan yang tidak produktif, melainkan menjawab berbagai isu dengan data, fakta lapangan, serta bukti capaian pembangunan yang konkret.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemkab Kobar berharap dapat membangun sistem publikasi yang lebih terintegrasi, cepat, dan responsif.
Dengan pengelolaan informasi yang semakin baik, pemerintah daerah optimistis dapat meningkatkan transparansi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam mendukung pembangunan di Bumi Marunting Batu Aji. (NURITA/J)
