PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya berkomitmen penuh untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan fiskal daerah dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Langkah ini dilakukan dengan memperketat sinkronisasi antara belanja daerah dan program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.

Kebijakan ini diambil guna memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah memiliki output dan outcome yang jelas bagi pembangunan kota.

Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, menyatakan bahwa penyelarasan anggaran merupakan langkah krusial agar daerah tidak mengalami defisit yang dapat mengganggu pelayanan publik.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta untuk meninjau kembali program kerja mereka dan mengeliminasi kegiatan yang bersifat seremonial atau kurang mendesak.

"Kita harus jeli melihat skala prioritas, di mana belanja daerah wajib berorientasi pada hasil nyata yang dibutuhkan masyarakat," tegasnya, Selasa, 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa fokus utama sinkronisasi anggaran kali ini diarahkan pada sektor-sektor vital, seperti peningkatan infrastruktur perkotaan, penguatan pelayanan kesehatan, dan pembenahan sektor pendidikan.

Pemko Palangka Raya ingin memastikan anggaran yang terbatas dapat dialokasikan secara proporsional. Dengan demikian, ruang fiskal daerah tetap aman dan memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

"Sinkronisasi ini adalah bagian dari disiplin anggaran. Kita tidak ingin ada program yang tumpang tindih atau tidak sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)," ujarnya.

Selain melakukan efisiensi pada pos belanja internal, Pemko Palangka Raya juga terus berupaya mengimbangi ruang fiskal ini dengan menggenjot sektor pendapatan.

Zaini menyebutkan bahwa keseimbangan fiskal akan tercapai secara ideal jika efisiensi belanja dibarengi dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu, modernisasi dan digitalisasi sistem penagihan pajak serta retribusi daerah terus dipacu agar target pendapatan dapat tercapai secara maksimal. (HENDRI/j)