PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya resmi mengumumkan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pegawai dengan status tenaga honorer di lingkungan kerja instansi.

"Seluruh pegawai pemerintah kini telah terintegrasi ke dalam sistem kepegawaian nasional yang seragam," kata Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, Selasa, 9 Juni 2026.

Dia menegaskan bahwa penataan tenaga kerja ini merupakan bagian dari implementasi regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan status hukum bagi para aparatur yang mengabdi di wilayah Kota Cantik.

Fauzi menjelaskan bahwa saat ini hanya ada satu status kepegawaian yang diakui secara resmi di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah pengisian posisi dan penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan roda birokrasi berjalan lebih efisien, terukur, dan profesional.

Lebih lanjut, Fauzi memaparkan bahwa status ASN yang berlaku saat ini secara mendasar terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pembagian ini diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik setiap instansi dan memberikan kepastian hak bagi para pegawai.

"Saat ini tidak ada lagi istilah honorer. Semua sudah tersistem ke dalam satu payung besar, yaitu ASN, baik mereka yang berstatus sebagai PNS maupun yang bergabung melalui jalur PPPK," ujarnya.

Dengan tuntasnya masa transisi pengalihan status kepegawaian ini, Pemko Palangka Raya optimis dapat meningkatkan mutu pelayanan publik kepada masyarakat luas.

Penerapan sistem satu status ini juga diharapkan mampu menyamakan standar kompetensi, kedisiplinan, serta kesejahteraan para pegawai di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). (HENDRI/j)