BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 menjadi Rp16.650 per liter perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, kenaikan harga dari sebelumnya Rp12.300 per liter tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berpotensi memengaruhi biaya transportasi, distribusi barang, hingga kegiatan usaha masyarakat.
“Kenaikan harga Pertamax ini tentu menjadi pukulan cukup berat bagi ekonomi masyarakat. Dampaknya bukan hanya dirasakan pengguna kendaraan, tetapi juga bisa memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berpotensi mendorong inflasi,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu, 10 Juni 2025.
Khemal menjelaskan, meningkatnya biaya operasional dapat berimbas pada harga kebutuhan pokok dan sejumlah komoditas di pasaran. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat.
Ia berharap Pemerintah Kota Palangka Raya bersama instansi terkait segera mengambil langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan inflasi daerah.
Selain itu, pemantauan terhadap pergerakan harga barang dan jasa pascakenaikan BBM juga dinilai penting. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah adanya lonjakan harga yang tidak terkendali di tingkat masyarakat.
“Kita harus mengantisipasi efek berantai dari kenaikan BBM ini. Jangan sampai berdampak signifikan terhadap harga kebutuhan masyarakat dan memperberat kondisi ekonomi warga,” katanya.
Khemal menambahkan, koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika harga energi. (MARINI/j)
