BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengingatkan pemerintah dan Pertamina agar mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Ia menilai, kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM subsidi jenis Pertalite. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Menurut Khemal, selisih harga antara Pertamax yang kini mencapai Rp16.650 per liter dan Pertalite yang masih berada di angka Rp10.000 per liter menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi pilihan masyarakat.
“Ketika harga Pertamax naik cukup signifikan, tentu banyak masyarakat yang akan mempertimbangkan beralih ke Pertalite karena harganya lebih murah. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan antrean panjang seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu, 10 Juni 2026.
Khemal mengatakan, pemerintah bersama Pertamina perlu memastikan ketersediaan stok Pertalite tetap aman. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan pelayanan di SPBU tidak terganggu.
Selain berpotensi menimbulkan antrean panjang, peningkatan konsumsi Pertalite juga dikhawatirkan dapat memberi tekanan terhadap distribusi BBM subsidi. Karena itu, pengelolaan pasokan dinilai perlu dilakukan secara cermat dan terukur.
Ia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi di lapangan, terutama setelah penyesuaian harga Pertamax diberlakukan.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM akibat lonjakan permintaan. Ketersediaan stok dan distribusi harus benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi antrean panjang di SPBU,” katanya.
Khemal juga mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi. Kenaikan tersebut juga berpotensi memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap inflasi daerah.
Menurutnya, koordinasi antara pemerintah, Pertamina, pengelola SPBU, dan pihak terkait lainnya perlu terus diperkuat agar ketersediaan BBM tetap terjaga dan aktivitas masyarakat tidak terganggu. (MARINI/j)
