BORNEONEWS, Palangka Raya – Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM nonsubsidi dinilai perlu disikapi secara serius oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Kebijakan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap biaya hidup masyarakat dan aktivitas pelaku usaha.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan kenaikan harga BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan. Dampaknya juga berpotensi menjalar ke sektor lain, terutama transportasi, distribusi barang, dan jasa.
“Kenaikan BBM ini menjadi pukulan keras bagi semua orang. Dampaknya akan dirasakan hampir di seluruh sektor karena biaya transportasi dan distribusi ikut meningkat,” ujarnya, Rabu, 10 Juni 2026.
Menurut Khemal, meningkatnya biaya distribusi dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Jika tidak diantisipasi, kondisi tersebut berpotensi menekan daya beli masyarakat dan mendorong laju inflasi daerah.
Karena itu, ia meminta Pemko Palangka Raya segera menyiapkan langkah konkret untuk meminimalkan dampak ekonomi akibat kenaikan BBM nonsubsidi. Salah satunya dengan memperkuat pengendalian inflasi serta menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok.
“Kami menunggu langkah konkret dari pemerintah kota, terutama dalam pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar masyarakat tidak semakin terbebani,” katanya.
Khemal juga mengingatkan adanya potensi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Selisih harga yang semakin lebar dikhawatirkan dapat meningkatkan permintaan BBM subsidi dan memicu antrean panjang di sejumlah SPBU.
Ia berharap Pemko Palangka Raya bersama instansi terkait melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok, distribusi barang, serta kondisi pelayanan BBM di lapangan.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar dampak kenaikan BBM tidak semakin membebani masyarakat. Pemerintah juga diharapkan hadir melalui kebijakan yang cepat, terukur, dan berpihak pada kepentingan warga. (MARINI/j)
